BERTUAHPOS.COM– Koalisi Merah Putih (KMP) tak ingin latah ikut-ikutan mengganti nama seperti Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sejak Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan gabung ke pemerintah, KIH berganti nama menjadi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3).
Hal itu disampaikan juru bicara KMP, Tantowi Yahya kepada viva.co.id. “KMP insya Allah akan tetap seterusnya menggunakan nama tersebut sebagai perekat perjuangan,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini, Rabu 18 November 2015.
Dalam kiprahnya, KIH memiliki kompetitor yang kuat, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). Persaingan mereka sangat alot sejak Pemilihan Presiden 2014 lalu, bahkan hingga kini.
Tantowi tidak sepakat dengan kesimpulan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang menganggap eksistensi, atau relasi antara KMP-KIH kini sudah tidak relevan lagi. Sebab, mereka yang bergabung di KMP adalah parpol-parpol yang memilih mendukung dan mengkritisi pemerintah dengan posisi di luar pemerintahan.
“Dengan demikian, KMP masih tetap relevan (dalam konteks checks and balances),” ujar tokoh yang juga seorang presenter terkenal tersebut.
Menurut Tantowi, pergantian tersebut bisa ditafsirkan macam-macam. Apakah penting atau tidak penting tergantung si penafsir.
Misalkan saja, bisa ditafsirkan bahwa Presiden Jokowi sekarang tidak mau lagi terisolasi dalam bingkai KIH. Jokowi ingin menciptakan keleluasaan untuk membangun kekuatan pendukung pemerintah, tanpa mempedulikan latar belakang partai.
“Jika Presiden memaknai pergantian nama tersebut untuk kepentingan seperti yang saya maksud, maka perubahan nama tersebut menjadi penting,” lanjut Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut.
Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, menilai Partai Golkar sebaiknya tetap berada di luar barisan partai pendukung pemerintah. “Dalam konteks pembangunan politik, kita harus tetap menghormati kekuatan penyeimbang,” ujarnya.
Pernyataan Akbar tersebut menanggapi perubahan nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3). Akbar mengatakan, dengan tetap berada di luar pemerintahan, Golkar dapat menjadi kekuatan penyeimbang.(sumber: viva, kompas)
