BATUSANGKAR, BERTUAHPOS.COM-. Sebagai salah satu lembaga yang ada di daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tegas menyikapi masalah pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPUD Tanah Datar.
“DPRD merasa penting untuk membentuk Pansus Pilkada 2015 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada khususnya pengawasan pada penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Tanah Datar tahun 2015, ini dana publik dan masyarakat harus tahu itu,” ujar Dalius Djalal didampingi Ridwan Tim Persiapan Pembentukan Aliansi Masyarakat Peduli Luhak Nan Tuo kepada Bertuahpos, selasa (03/11/15) di Batusangkar.
Dalius menyebutkan, aturan pengawasan dana publik sudah diatur oleh undang- undang, untuk itu katanya DPRD harus punya nyali untuk mengawasi pemakaian anggaran ini.
 “Jikapun nanti ada permainan anggaran, itulah tugas dari para dewan yang ada digedung DPRD untuk mengusutnya, kalau perlu kami dari Aliansi juga akan mengawasi kinerja di DPRD ini agar azas tranparansi betul- betul terjadi,” tegas Dalius.
Dijelaskannya juga, dalam menyikapi masalah adanya dugaan negatif terhadap KPUD Tanah Datar, dewan harus memposisikan diri sebagai orang tua, melakukan pengawasan yang lahir dari masyarakat. Sehingga lanjut Dalius, DRPD akan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu, jika KPUD melanggar mekanisme dan aturan yang berlaku dalam pengadaan APK maupun adanya dugaan- dugaan lain.
“Sampaikan kepada KPUD, bentuk Pansus (Panitia Khusus) dan Aliansi akan mengawasi hal ini sampai semuanya jelas dan akan mengiringi dengan laporan kepihak penyelengara Pemilu yang lebih tinggi, karena kita sudah persiapkan data- data pendukungnya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Tanah Datar, Saidani, menyebutkan jika pihaknya mencurigai adanya permainan yang dilakukan oleh pihak KPUD Tanah Datar tentang pengadaan APK yang menjadi isu santer di Tanah Datar. Kata Saidani, MoU KPUD dengan pihak penyedia APK ini akan ditelusuri agar tidak berkembang menjadi isu isu yang dapat menganggu pilkada serentak di Tanah Datar.
“Kita sudah ajukan ke pimpinan untuk membentuk Pansus berkaitan dengan kinerja KPUD ini, bagaimana bisa terjadi pemasangan baliho paslon yang asal-asalan dan bagaimana tanggung jawab penyedia tentang baliho yang rusak, sedetailnya akan kami selidiki,” ucap Wakil Ketua DPRD ini.(doy)
