BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengaku bahwa keterlambatan proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD Perubahan, akibat kelalaian Pemerintah Provinsi Riau sendiri.
Menurut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi pada saat penyerahan RAPBD Perubahan itu menyebutkan memang ada beberapa kendala yang menjadi kekeliruan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengajuan rancangan anggaran perubahan itu. “Tapi sekarang sudah kami lengkapi semua,” katanya kepada bertuahpos.com, Kamis (10/09/2015) di Pekanbaru.
Masperi meluruskan tidak ada persoalan lain yang menyebabkan pengesahan RAPBD Perubahan itu molor. Setelah urusan administrasi itu selesai, maka dipastikan RAPBD itu hanya tinggal menunggu jadwal dari dewan untuk dilakukan pembahasan.
Pemerintah Provinsi Riau sedang menunggu jadwal pembahasan antara tim penyusunan anggaran daerah dan Badan Anggaran atau Banggar di dewan. Terkait masalah pembahasan itu, jadwalnya memang ditentukan oleh dewan. “Kalau kami mau secepatnya. Kita siap saja,” sambung Masperi.
Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, melihat polemik seperti ini selalu muncul dari tahun ke tahun. Akibatnya merugikan masyarakat Riau, terutama dalam hal realisasi anggaran daerah yang rendah.
Kata Usman, Fitra merekomendasikan bahwa dalam APBD Perubahan ini, pemerintah harus memprioritaskan pada kegiatan yang sudah ada. Hal itu dilakukan agar realisasi APBD Riau bisa berjalan maksimal
Usman melihat, polemik ini tidak lebih dari fenomena politik anggaran yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif. “Kami melihat kepentingan itu pasti ada,” katanya. Maka tidak heran menurut Usman, masing-masing pihak dari eksekutif dan legislatif itu punya “titipan” kepentingan. (Melba)
