BERTUAHPOS.COM — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan bahwa Pencabutan Izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan kegiatan operasional perusahaan yang berjalan saat ini.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas PKH Barita LH Simanjuntak, Sabtu (21/11/2026). “Jadi yang pertama, pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama,” jelasnya.
Dia menyebut, pemerintah mempertimbangkan sisi keberlanjutan terhadap para karyawan perusahan HTI itu. “Tidak akan ada PHK, karena pemerintah telah memikirkan dan mengkoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP,” tambahnya.
Adapun pencabutan PBPH, akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD yang bekerja sama untuk menindaklanjuti operasional perusahaan.
“Itu juga sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak di atas RAPP dalam rangka kepatuhan pada regulasi,” kata Barita.
“Saya kira itu poin pentingnya ya. Tidak akan ada PHK dan yang kedua pemerintah mengatur agar keberlanjutan operasional PT RAPP ini dilanjutkan oleh BUMN dan bekerja sama dengan BUMD.”
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Pencabutan ini atas dasar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha , bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk Karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis.*







