BERTUAHPOS.COM — PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) merespon tindakan pemerintah melalui Satgas PKH yang telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026, soal mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” kata Corporate Communications PT RAPP lewat pernyataan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Pihak perusahaan menegaskan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Di luar kegiatan operasional, RAPP menegaskan bahwa studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
“Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul,” katanya.
Selama ini, perusahaan telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini.
“Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2016 hingga 2025, perusahaan ini telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Selain itu, PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia.
“Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari cara kami beroperasi. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulis itu.
Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme), perusahaan telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program ini berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
“Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan,” kata Corporate Communications PT RAPP lewat pernyataan tertulisnya.
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP Dicabut
Sebelumnya, Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare.
Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan oleh Satgas PKH, pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan (Karhutla) di gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektar.
Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Secara paralel, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektar serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.
Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa.
Penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tk. I Kabareskim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.
Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bid Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.
Bertuahpos sudah mengirimkan pesan konfirmasi kepada Humas PT RAPP Disra Alldrick atau Eric, pada pukul 11.09 WIB, Jumat (20/11/2026). Pesan yang sama juga sudah disampaikan ke Direktur RAPP Mulya Nauli. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon apapun.*








