BERTUAHPOS.COM — PT Mitra Unggul Pusaka (MUP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, resmi dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan menguasai lahan seluas sekitar 122 hektare.
Laporan terhadap PT MUP itu resmi disampaikan oleh Tarmizi Ahmad bersama masyarakat ke Polda Riau didampingi Tim kuasa hukum dari Law Office Fery Adi Pransista & Partners, Selasa, 17 November 26.
“Hari ini, klien kami Tarmizi Ahmad resmi melaporkan PT MUP ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan,”kata Fery didampingi Tarmizi Ahmad di Mapolda Riau.
Fery memaparkan, laporan pihaknya itu diterima langsung pihak SPKT Polda Riau dengan Nomor: STTLP/B/658/XI/2026/SPKT/Polda Riau.
Dengan telah diterimanya secara resmi laporan tersebut, Fery berharap Polda Riau bekerja secara profesional dalam menindaklanjutinya. Apalagi, sejauh ini tidak ada itikad baiik dari PT MUP.
“Sebelumnya kami juga telah membuat pengaduan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak PT MUP. Berdasarkan informasi yang beredar, saat ini PT MUP diduga telah menyerahkan lahan milik klien kami itu kepada pihak lain yang tidak memiliki legalitas,” ungkap Fery.
Berdasarkan kondisi itu, Feri menegaskan jika bahwa kliennya tidak ingin dibenturkan lagi dengan pihak lain. Pada akhirnya, akan terjadi perselisihan di masyarakat Desa Sotol.
Lebih jauh Fery menceritakan, dugaan tindak pidana perkebunan yang dilakukan PT MUP itu dengan menguasai lahan berada di luar hak guna usaha (HGU) perusahaan. Bahkan lahan itu telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999. Akibatnya, Tarmizi dan warga lainnya tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.
Padahal kata Fery, kliennya memiliki bukti kepemilikan lahan itu didukung sertifikat hak milik (SHM). Hal ini diterbitkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pelalawan pada 4 Desember 2023.
Persoalan mencuat ketika Tarmizi bersama masyarakat berupaya menegaskan batas lahan dengan menggali parit sesuai batas yang tercantum dalam sertifikat.
Namun, upaya tersebut disebut menghadapi hambatan yang diduga dilakukan pihak perusahaan. Lahan yang disengketakan telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999.
Persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa tahun dan sempat dibahas melalui sejumlah pertemuan serta mediasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pertemuan dengan perwakilan humas PT MUP pada 8 Mei 2025.
Dalam pertemuan itu, menurut Fery, Tarmizi meminta agar lahan dikembalikan. Ia juga membuka kemungkinan kerja sama dengan perusahaan dengan mempertimbangkan keberadaan tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut.
Namun, hingga pengaduan disampaikan ke Polda Riau, persoalan itu disebut belum menemukan penyelesaian.
Selain mempermasalahkan penguasaan lahan, Tarmizi bersama masyarakat juga mengklaim mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan hasil perkebunan di area tersebut.
Dipaparkannya, kerugian dihitung sejak penerbitan sertifikat pada Desember 2023 hingga Agustus 2026 atau sekitar 32 bulan. Dengan asumsi produksi satu ton kelapa sawit per hektare setiap bulan, lahan seluas 122 hektare diperkirakan menghasilkan 122 ton per bulan atau 3.904 ton selama periode tersebut.
Jika dikalikan dengan asumsi harga Rp3.000 per kilogram, pihak kami memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar Rp11,712 miliar.
“Oleh karena itu kami meminta Polda Riau segera memproses laporan tersebut. Dengan taglin Polri saat ini Polisi Bersama Masyarakat dan demi kepastian hukum, kami yakin Polda Riau akan bekerja secara profesional menangani perkara antara masyarakat dan korporasi ini,” harap Fery.***








