BERTUAHPOS.COM — Target operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di 2032, kini berhadapan dengan waktu konstruksi yang panjang.
Pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Apakah masih menggantung?
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, menilai pembangunan PLTN memang butuh waktu konstruksi 7–10 tahun.
Karena itu, target operasi 2032 menuntut keputusan pembangunan yang segera ditetapkan.
Menurutnya, kunci persoalan terletak pada titik awal proyek. “Yang paling susah itu bukan ‘bisa jadi’ atau ‘tidak’ di waktu itu, tetapi kapan pemerintah memulainya,” ujar Ilham di Jakarta Selatan, Senin, 9 November 2026.
Di sisi lain, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyatakan regulasi dasar untuk mengawasi pembangunan dan pengoperasian PLTN sudah siap. Tinggal tunggu keputusan pemerintah untuk menentukan pembangunan.
Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Bapeten, Haendra Subekti, menggarisbawahi bahwa regulasi dasar itu bersifat netral teknologi.
Alasannya, belum ada keputusan final mengenai jenis reaktor yang akan digunakan Indonesia.
Dengan kata lain, regulasi teknis yang lebih rinci masih butuh kepastian mengenai teknologi dan lokasi pembangunan.
“Kalau ditanya regulasinya harus teknis sedetail apa pun, itu yang memang harus kita sesuaikan dengan keputusan pemerintah, jenis teknologi dan lokasinya di mana,” katanya.
Menurutnya, regulasi tersebut selaras dengan mandat Bapeten sebagai regulator nuklir yang independen. Lembaga itu terpisah dari pihak promotor atau pengembang.
Bapeten telah terlibat dalam berbagai pembahasan lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan pembangunan PLTN. Pembahasan itu melibatkan Bappenas, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero).
Pembahasan tersebut mencakup berbagai aspek kesiapan. Aspek itu meliputi pengawasan keselamatan, keamanan, dan pengamanan bahan nuklir.
Haendra menyebut, tanggung jawab regulator nantinya tidak hanya terbatas pada keselamatan operasional reaktor. Tanggung jawab itu juga mencakup aspek hukum.
“Dari sisi safety, security maupun safeguards, tentunya proliferasi, dan liabilitas jangan lupa. Bahwa kewajiban operator PLTN juga nanti punya tanggung jawab jika nanti ada kecelakaan,” ujarnya.
Selama keputusan pemerintah belum keluar, Bapeten dan PII sama-sama berada dalam posisi menunggu. Bapeten menunggu untuk melengkapi aturan teknis, sedangkan PII menunggu demi mengejar target 2032.*
