BERTUAHPOS.COM — Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi kinerja Plt Gubernur Riau (Gubri) dan seluruh kepala daerah di Provinsi Riau.
Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Prasetyo, mengatakan bahwa evaluasi itu berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam penanganan karhutla 2026.
“Salah satu poin dalam rekomendasi kami, Mendagri diminta untuk evaluasi kinerja Plt Gubernur dan bupati se Riau terkait penanganan karhutla,” katanya dalam forum diskusi di Pekanbaru, Rabu, 4 November 2026.
Okto menyebut, dalam kasus karhutla Riau 2026, selain dari sisi dampak lingkungan, Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dianggap masih abai dalam penanganan korban sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019.
“Kami melihat penanganan korban polisi sesuai dengan ketentuan itu tidak dilaksanakan. Sehingga perlu ada pembinaan dari Mendagri ke Gubernur dan seluruh kepala daerah di Riau,” jelasnya.
Dalam ketentuannya, kata Okto, Plt Gubernur Riau seharusnya mampu mengoptimalkan barbagai perangkatnya terkait dengan penanganan terhadap masyarakat korban asap karhutla, mulai dari rumah aman, tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, oksigen.
“Itu semua adalah upaya penanganan awal yang seharusnya tersedia dengan baik,” ujar Okto.*








