BERTUAHPOS.COM — Pemerintah menegaskan pengembangan industri bioetanol nasional harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan porsi minimal 30 persen untuk rakyat.
Ketentuan ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin, 21 September 2026.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30% rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang enggak boleh di bawah 20, harus 30% untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” katanya, dikutip dari Antara.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah sehingga pengembangan bioetanol tidak hanya menciptakan industri, tetapi sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Skema kemitraan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional berbasis tiga komoditas utama, yakni tebu, singkong, dan jagung.
Dari sisi pembiayaan, Amran memperkirakan pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta, dengan pemerintah mengambil peran dalam penyiapan kawasan.
“Anggarannya mungkin 30% dari BUMN, 70% dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” beber Amran.
Dalam tahap awal, Kementerian Pertanian akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan.
Dukungan awal dapat diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten dan diperluas hingga 1.500 hektare bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelas Amran.
Dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) juga akan disiapkan untuk memperkuat produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan.
Sementara untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala yang lebih besar dengan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” katanya.
Dalam penyiapan lahan, pemerintah akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas.
Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak akan mengabaikan aspek lingkungan, dengan pelepasan kawasan hutan menjadi pilihan terakhir setelah mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan agroforestri dan lahan yang telah dilepaskan.
