BERTUAHPOS.COM — DPP Sawitku Masa Depanku (Samade) mendorong KPK gara melakukan mengaudit investigatif terhadap PT Agrinas Palma Nusantara (APN). Organisasi petani sawit itu menilai klaim laba bersih Rp2,7 miliar selama 2025, tidak logis untuk perusahaan yang mengelola 730 ribu hektare kebun dan 23 pabrik kelapa sawit.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Samade Abdul Aziz, pernyataan Dirut APN Abdul Gani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR sarat kejanggalan. Sehari setelahnya, angka laba itu direvisi menjadi Rp27 miliar. Itu memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam tata kelola perusahaan.
“Saya ikuti saja omongan Gani yang mengatakan dari 1,7 juta hektare yang dikelola, yang bertutupan sawit hanya 730 ribu hektare. Anggaplah hasil per hektar kebun itu hanya Rp1 juta per bulan, ini sudah Rp730 miliar sebulan. Bila dikali enam bulan, hasilnya sudah Rp4,38 triliun. Angka itu baru dari hasil tandan buah segar,” ujar Aziz kepada Bertuahpos melalu keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Juli 2026.
Aziz mempertanyakan ke mana pendapatan dari 23 unit PKS yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke APN. Menurutnya, ada sesuatu yang sangat tidak lazim dan tidak masuk akal di tubuh APN. Kondisi ini mencederai misi Presiden Prabowo yang menginginkan pengambilalihan lahan menjadi sumber pemasukan negara demi kesejahteraan rakyat.
“Kalau sudah seperti ini, kesejahteraan apa yang mau didapat? Lahan-lahan sitaan itu tidak ada dinikmati rakyat di daerah. Lalu kalau untung cuma Rp2,7 miliar, berapa yang disetor ke negara?” Aziz mempertanyakan.
Samade mengusulkan skema alternatif yang dinilai lebih menguntungkan negara tanpa menimbulkan kegaduhan. Pemerintah cukup memungut retribusi dari pemilik lahan ketimbang mengambil alih operasional.
“Biarkan pemiliknya mengelola, lalu pemerintah minta Rp1.000 per kilogram. Dari 1,7 juta hektare saja, tiap bulan pemerintah dapat Rp1,7 triliun. Pekerja bisa lebih sejahtera,” katanya.
Aziz juga membandingkan kinerja APN dengan Palmco yang mengelola lahan jauh lebih kecil namun mencetak laba Rp7 triliun sepanjang 2025. Ia menilai APN tidak layak dilanjutkan dan lebih baik dibubarkan saja.
“Lihat Palmco, luas kebun sawitnya tidak seberapa dibanding yang dikelola APN, tapi untungnya selama 2025 bisa Rp7 triliun. Saya berharap presiden tegas terkait ini. Jangan sampai program presiden rusak gara-gara persoalan ini,” ujarnya.
APN mengelola kebun hasil sitaan Satgas PKH selama hampir 2 tahun. Status lahan yang kini beralih menjadi Area Penggunaan Lain (APL) juga menjadi sorotan karena dinilai diskriminatif terhadap swasta yang kesulitan memperoleh status serupa.
