BERTUAHPOS.COM — Rencana pemerintah membatasi kadar tar dan nikotin di produk tembakau turut menjadi perhatian Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kebijakan yang tertuang dalam aturan turunan PP No. 28/2024 ini dinilai akan memukul iklim investasi industri hasil tembakau (IHT) nasional.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, rekomendasi pembatasan tersebut belum sesuai dengan realitas komoditas lokal.
“Kalau tar dibatasi 10 miligram, peraturan yang ada di SNI tar itu adalah 55 miligram. Sementara rekomendasi dari tim penyusun ini adalah 10 miligram, artinya semua rokok kretek ini akan tutup, tidak bisa operasional, apakah kita sudah siap?” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.
Kekhawatiran Kemenperin berakar pada karakter alami tembakau yang dihasilkan petani lokal. Komoditas tembakau nasional secara alamiah mencatatkan kandungan nikotin sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia hingga menyentuh angka 8 miligram.
Jika batas maksimal nikotin dipatok di level 1 miligram, industri rokok dalam negeri otomatis dipaksa mengandalkan bahan baku impor. Kondisi ini dinilai paradoksal di tengah upaya pemerintah melindungi petani tembakau lokal.
Aturan tersebut juga membatasi kandungan tar dalam rokok maksimal berada di level 10 miligram. Padahal, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku saat ini menetapkan ambang batas tar di angka 55 miligram.
Merrijantij menekankan bahwa proses manufaktur yang ada saat ini belum memiliki teknologi yang mampu mereduksi kadar nikotin bawaan daun tembakau. Reduksi tanpa merusak kualitas produk menjadi tantangan teknis yang belum terpecahkan.
Selain persoalan teknis, Kemenperin juga menyoroti klausul standarisasi kemasan. Aturan yang menyeragamkan warna serta jenis huruf pada kemasan rokok dinilai berpotensi mengikis identitas merek dagang dan hak kekayaan intelektual pelaku usaha.
“Regulasi yang terlalu restriktif dikhawatirkan menghapus diferensiasi produk yang selama ini menjadi andalan kompetisi industri. Merek-merek kretek legendaris terancam kehilangan ciri khas visualnya di pasar,” ujarnya.
Di sisi lain, Merrijantij menegaskan Kemenperin pada prinsipnya tetap mendukung penerbitan regulasi turunan dari PP No. 28/2024. Kepastian berusaha tetap menjadi prioritas utama yang dibutuhkan industri.
Namun, standardisasi teknis yang disusun tim perumus diharapkan mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemampuan adaptasi industri nasional. Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlangsungan sektor IHT yang menyerap jutaan tenaga kerja menjadi kunci yang harus dijaga.
