BERTUAHPOS – Tren adopsi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Indonesia menghadapi tantangan besar setelah periode pemberian insentif berakhir.
Penghentian dukungan fiskal ini memicu kenaikan harga pada sejumlah model EV di pasar domestik, yang berpotensi menghambat laju transisi energi di sektor otomotif.
Sebelumnya, pemerintah memberikan potongan pajak sebesar 10 persen untuk mobil listrik rakitan lokal serta kemudahan serupa bagi model impor yang berkomitmen melakukan perakitan di dalam negeri.
Tanpa adanya kebijakan pendukung tersebut, daya beli masyarakat terhadap mobil listrik murni kini mulai diuji oleh realitas harga pasar yang kembali normal.
Situasi ini memicu pergeseran preferensi konsumen yang kini cenderung melirik mobil hybrid sebagai alternatif paling masuk akal. Mobil hybrid menawarkan variasi model yang lebih luas, termasuk konfigurasi tujuh penumpang (7-seater) dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan EV murni.
Selain faktor harga, keterbatasan infrastruktur pengisian daya di luar Pulau Jawa menjadi alasan kuat bagi calon pembeli untuk tetap memilih kendaraan yang memiliki mesin pembakaran internal sebagai pendukung mobilitas mereka.
“Secara rasional, banyak konsumen level menengah cenderung bersikap rasional dan beralih ke mobil hybrid yang fleksibel tanpa ketergantungan pada charging infrastructure,” kata Yannes Martinus Pasaribu, Akademisi dan Pengamat Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada KatadataOTO, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa meskipun jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terus bertambah, penyebarannya belum merata secara nasional, sehingga menjadi pertimbangan krusial bagi konsumen di daerah.
Kondisi ekonomi makro juga turut memengaruhi kebijakan ini, di mana pemerintah harus membagi fokus anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Yannes memperingatkan bahwa tanpa adanya intervensi kebijakan yang lebih berani dan tepat sasaran, industri kendaraan listrik di tanah air berada dalam bayang-bayang kegagalan pertumbuhan. Risiko ini muncul bukan karena faktor teknologi, melainkan akibat ekosistem dan daya beli masyarakat yang belum mandiri untuk menopang transisi tanpa bantuan subsidi negara.
“Jika tidak ada desain kebijakan baru yang lebih tepat sasaran dan berani, maka adopsi EV sangat berisiko mengalami stagnasi struktural dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” kata Yannes.
Padahal, persaingan manufaktur global seperti BYD sempat menunjukkan performa positif berkat insentif tersebut, bahkan hingga berani memboyong sub-merek premium Denza ke Indonesia.***
Katadata.co.id
