BERTUAHPOS — Meski dianggap mengangkangi Pemprov Riau sebagai pemegang saham utama, kontrak baru antara PT SPR dengan Lippo Karawaci soal pengelolaan Hotel Aryaduta tidak bisa dianulir. Dengan kata lain, kontrak ini akan tetap berjalan sesuai dengan yang telah disepakati.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga sepakat dalam prosesnya tidak ada hal yang dilanggar. Artinya secara proses, kata SF Hariyanto, mungkin semuanya yang tertuang dalam perjanjian itu sah. “Tapi, apa yang dilakukan SPR sangat tidak beretika,” ujarnya di Pekanbaru, Senin, 6 Januari 2026.
Dia menyebut, Pemprov Riau menyayangkan pihak pengelola tidak terlebih dahulu mengajak berdiskusi atau memberikan penjelasan resmi terkait perpanjangan kontrak hotel tersebut.
Padahal, kata dia, sebagai pemilik aset, Pemprov Riau memiliki hak untuk mengetahui dan terlibat dalam pembahasan.
“Kalau prosesnya sudah benar, ya kita akui benar. Tapi yang kami sesalkan itu etikanya. Mestinya sebagai pemilik aset, kita diajak bicara. Mau diperpanjang berapa lama? Nilainya berapa? Uangnya ke mana? Itu yang perlu dibicarakan,” ujarnya.
Terkait nilai kontrak terbaru Hotel Aryaduta, SF Hariyanto mengaku belum memperoleh laporan resmi, padahal aset bangunan dan tanah hotel tersebut sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi Riau, sehingga setiap keputusan strategis seharusnya dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintah daerah.
Dia juga memastikan bahwa kontrak yang sudah berjalan tidak bisa dianulir karena status hukumnya sah. Namun, Pemerintah Provinsi Riau akan mempelajari seluruh isi perjanjian terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lanjutan.
Pemerintah Provinsi Riau saat ini menunggu laporan detail kontrak dan memastikan seluruh proses pengelolaan aset berlangsung transparan serta sesuai kepentingan daerah. “Laporannya masih kami tunggu,” ujarnya.***
Hotel Aryaduta









