BERTUAHPOS — Sepanjang tahun 2025, Pemprov Riau dihadapkan dengan tekanan fiskal cukup signifikan. Salah satu upaya agar hal yang sama tidak terulang di tahun 2026, Pemprov akan mengoptimalkan aset daerah lewat pengembangan bisnis dan kerja sama.
Menurut data yang dipaparkan dalam refleksi akhir tahun 2025 di kantor Gubernur Riau akhir tahun 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Riau mencatat proyeksi realisasi pendapatan hingga akhir tahun sebesar Rp8,21 triliun atau 86,77% dari total pagu anggaran perubahan APBD mencapai Rp 9,47 triliun.
Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau hingga 31 Desember 2025 diproyeksikan mencapai Rp4,19 triliun atau 80,59%. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 94,36%.
Ada juga realisasi pendapatan lain-lain yang sah, yang mana angkanya diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun atau 67,26%.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan dari proyeksi tersebut masih adanya tantangan dalam optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah. “Padahal dari situ kita berharap dapat menopang kekuatan fiskal Riau tahun 2025,” katanya.
Di sisi belanja daerah, realisasi hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp7,93 triliun atau 83,70% dari total anggaran setelah perubahan APBD yang mencapai Rp9,47 triliun. Belanja itu tetap diarahkan pada program prioritas dan pelayanan publik.
Realisasi belanja operasi tercatat menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp5,45 triliun atau 80,76%. Sementara belanja modal tahun 2025 terealisasi sekitar Rp554,9 miliar atau 50,76%. Plt Gubernur menegaskan bahwa kondisi ini masih menunjukkan penyesuaian kebijakan belanja, seiring dengan banyaknya dinamika untuk penerimaan daerah.
“Untuk belanja transfer, kami memproyeksikan realisasi sebesar Rp1,15 triliun atau 72,16%. Kami memastikan alokasi tersebut tetap diarahkan untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota serta pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, data realisasi pendapatan Riau dalam lima tahun terakhir menunjukkan grafik yang sangat fluktuasi. Tahun 2021 pendapatan tercatat Rp7,76 triliun, meningkat menjadi Rp8,79 triliun pada 2022, dan naik menjadi Rp8,99 triliun pada 2023. Namun pada tahun 2024 realisasi pendapatan turun menjadi Rp8,82 triliun, dan di 2025 kembali menurun ke kisaran Rp6,22 triliun.
SF Hariyanto menegaskan, agar bisa bertahan dalam menghadapi kondisi fiskal seperti itu, Pemprov Riau mengklaim sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis. “Salah satunya adalah kebijakan pengurangan TPP ASN Riau sebesar 30% pada periode Oktober hingga Desember 2025 sebagai bentuk pengendalian belanja daerah,” ujarnya.
Cara lain yang dilakukan, memastikan pemenuhan belanja wajib tetap berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas publik. Langkah ini, kata Hariyanto, harus dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah penyesuaian anggaran.
Di tahun 2026, sejumlah rumusan dan strategi telah disusun untuk memaksimalkan pendapatan, seperti menggali lagi sumber pendapatan baru, seperti optimalisasi aset daerah melalui pengembangan bisnis.
“Termasuk lah rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai potensi tambahan PAD di masa mendatang. Masih banyak aset-aset kita yang masih bisa dioptimalkan,” katanya.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov berharap kondisi fiskal Riau setidaknya tetap terjaga dan stabil, mampu mendongkrak pendapatan daerah yang kuat, serta belanja daerah mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan di Provinsi Riau.*** (Adv)
