BERTUAHPOS — Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, setuju bahwa reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus dilakukan secara lebih progresif dan tidak bisa lagi memakai pola lama.
Penegasan itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
SF Hariyanto menyebut bahwa Pemprov Riau membutuhkan figur ASN yang mampu melayani publik secara adaptif, profesional, dan inovatif. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi, sehingga birokrasi harus bergerak lebih cepat dan lebih responsif.
“Kita tidak bisa lagi melakukan reformasi dengan cara biasa-biasa saja. Mau tak mau, suka atau tidak, daerah harus siap,” ujar SF Hariyanto.
Dia mengatakan, reformasi ASN hanya akan berarti jika memberikan dampak nyata bagi masyarakat Riau. Karena itu, transformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses, dan kemampuan aparatur menghadapi perubahan.
Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan nasional. SF Hariyanto mengatakan, arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) jelas dan tegas: ASN di seluruh Indonesia, termasuk Riau, harus menunjukkan kinerja yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih siap menghadapi dinamika zaman.
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau M Job Kurniawan menjelaskan bahwa Rakornas memberikan ruang bagi daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi reformasi. Ia mengatakan, pemerintah pusat menekankan percepatan transformasi ASN, mulai dari penataan jabatan, digitalisasi layanan kepegawaian, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
“Pusat menekankan percepatan reformasi ASN. Kita di daerah wajib mengadopsi dan menyesuaikan langkah, termasuk penataan jabatan, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi ASN,” ujar Job. Ia menilai forum nasional ini menjadi tempat bertukar pengalaman antar daerah untuk memperbaiki kualitas birokrasi dan mempercepat pembenahan sistem manajemen pemerintahan.
Job Kurniawan menegaskan bahwa Pemprov Riau kini fokus mempercepat penguatan database ASN serta implementasi manajemen talenta. Ia menilai integrasi data dan pemetaan kompetensi ASN sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan daerah.
“Kita ingin memastikan data ASN di Riau benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan secara cepat dan tepat,” katanya.
Rakornas Kepegawaian 2025 diikuti para gubernur, bupati/wali kota, perwakilan instansi vertikal, dan sejumlah tokoh nasional. Acara ini menghadirkan berbagai pembicara, termasuk Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial, yang memberikan pandangan strategis mengenai masa depan reformasi ASN di Indonesia.***
