BERTUAHPOS — Akhir Mei lalu, Gubernur Riau Abdul Wahid, menyambangi kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, untuk mengkonsultasikan soal Participating Interest (PI) 10 persen yang selama ini diterima Pemprov Riau dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Abdul Wahid mengakui bahwa selama ini anak perusahaan BUMN migas yang berafiliasi dengan PT Pertamina (Persero) itu, telah berkontribusi besar terhadap anggaran pemerintah daerah melalui kewajiban PI 10 persen. Masalahnya, di tahun ini, pihak PHR membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi migas mereka dalam rangka mengejar target lifting pemerintah. Sehingga jatah PI 10 persen untuk Riau cukup jauh berkurang.
“Tahun ini mereka (PHR) sedang fokus pengembangan usaha. Jadi, kontribusinya terhadap kita sedikit berkurang. Di sisi lain, kita berharap kontribusi dari PI ini tetap tidak terganggu. Nah, ini yang kami konsultasikan ke kementerian BUMN,” ujar Gubernur Abdul Wahid, di Pekanbaru, Senin, 2 Mei 2025.
Dia menambahkan, Pemprov Riau ingin ada solusi konkret agar pengembangan usaha PHR tidak tetap berjalan dengan tidak mengorbankan hak-hak daerah dari sisi anggaran. Riau, saat ini butuh uang untuk percepatan pembangunan karena tidak bisa mengandalkan porsi APBD 2025 yang hanya sekitar Rp8,2 triliun.
“Ini yang kami bicarakan dengan Kementerian BUMN. Kita ingin ada keseimbangan antara ekspansi usaha BUMN dan kontribusinya ke daerah,” katanya.
Di sisi lain, pertemuan Gubernur Riau dengan Kementerian BUMN, lebih kepada bagaimana pentingnya penataan kelembagaan BUMN yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai referensi untuk pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau. Ia mengaku ingin menerapkan sistem serupa agar BUMD dapat beroperasi secara lebih profesional dan berdaya saing tinggi.
“Banyak hal yang kita pelajari. Pusat bisa menata BUMN dengan baik, saya ingin kita juga bisa melakukan hal yang sama terhadap BUMD. Kita harus siapkan kerangka regulasi dan penguatan kelembagaan yang lebih kuat,” imbuhnya.
Wahid juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas berbagai program pemerintah yang melibatkan sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan optimalisasi sumber daya alam di Riau.***
