BERTUAHPOS.COM – Sejumlah temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi perhatian dalam acara Gelar Pengawasan Daerah tahun 2024 yang digelar pada Kamis 14 November 2024.
Temuan ini menjadi sorotan, terutama setelah adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti sejumlah kekurangan administrasi.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengakui bahwa memang terdapat beberapa temuan dari BPK di sejumlah OPD.
Risnandar tidak menampik bahwa beberapa temuan tersebut bahkan mengharuskan adanya pengembalian dana.
“Kebanyakan temuan terkait masalah administrasi saja, meskipun ada juga yang harus dikembalikan atas hasil temuan tersebut. Kami memastikan semuanya sedang berproses,” ujar Risnandar.
Menurut Risnandar, sebagian besar temuan ini sudah terjadi cukup lama dan lebih bersifat administratif.
Namun, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan ini bersama OPD terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Kami siap berkoordinasi dengan OPD untuk menyelesaikan semua catatan yang ada. Ini bagian dari komitmen kami menjaga akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kota,” jelasnya.
Risnandar juga menekankan pentingnya memperkuat kebijakan akuntabilitas di tingkat pemerintah kota.
“Kalau ada kesalahan yang sifatnya pribadi, ya kita harus kembalikan dan perbaiki. Kami akan memberikan catatan sebagai tindak lanjut,” tambahnya.
Gelar Pengawasan Daerah tahun ini turut dihadiri oleh BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Provinsi Riau.
Acara ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih lanjut, Risnandar mendorong peran aktif Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan sejak tahap penyusunan anggaran hingga akhir penggunaan anggaran.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemerintah daerah.
“Dengan akuntabilitas yang baik, ketika ada permasalahan hukum, APIP bisa memberikan jawaban yang tepat,” tegas Risnandar.
