BERTUAHPOS.COM – Provinsi Riau yang dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning, kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi.
Pj Gubri Rahman Hadi mengatakan, aplu adanya upaya kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan masyarakat, Riau perlahan menerima hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di Blok Rokan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit.
“Hak-hak Provinsi Riau dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, seperti pengelolaan PI 10 persen di Blok Rokan dan DBH kelapa sawit, sudah mulai diterima,” katanya di Pekanbaru, Kamis (17/10/2024).
Dia menjelaskan, kontribusi dari Participating Interest ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan. Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Riau.
Selain itu, Asisten 1 Sekdaprov Riau, Zulkifli Syukur menyebut, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan penerimaan PI dengan cara mendukung peningkatan produksi minyak. Saat ini, produksi minyak di Riau mencapai 180 ribu barel per hari, yang berkontribusi sekitar 30 persen dari lifting minyak nasional.
Zulkifli juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menargetkan produksi migas nasional mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Untuk itu, dukungan dan aksi cepat dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar target tersebut tercapai.
“Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk gugus tugas untuk mendukung kelancaran produksi migas di Blok Rokan, dengan harapan target produksi 1 juta barel per hari pada 2030 dapat tercapai,” jelasnya.
Menurut Zulkifli, target ambisius tersebut tidak bisa dicapai hanya oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saja, melainkan harus ada kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Jika muncul masalah di lapangan, seperti persoalan hukum atau lahan minyak yang berada di kawasan tertentu, pemerintah provinsi siap memberikan bantuan.
“Upaya ini diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau,” tambahnya.
Pemprov Riau juga menegaskan komitmennya agar keberadaan industri hulu migas memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan menciptakan manfaat jangka panjang, khususnya dalam pengembangan UMKM lokal.
“Komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kelestarian lingkungan, serta penggunaan tenaga kerja lokal dan penyediaan barang dan jasa dari lokal untuk memenuhi kebutuhan kontraktor tetap menjadi prioritas. Saat ini, ada 13 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang aktif beroperasi di Riau dengan berbagai pekerjaan bersama mitra kerja,” tutup Zulkifli.***(ADV)
