Pada Jumat (3/3) malam, kebakaran melanda Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang di Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, 33 orang meninggal dunia dan 11 orang masih dalam penanganan medis berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Jumat (24/3).
Api diduga berasal dari pipa inlet BBM yang lokasinya berdekatan dengan tembok pembatas pemukiman warga. Namun, penyebab munculnya api masih dalam proses investigasi. Sebelumnya, Depo BBM Plumpang juga pernah terbakar pada 18 Januari 2009.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar atas kejadian itu dengan menginstruksikan jajarannya untuk mencari solusi terkait kasus kebakaran di Depo BBM Plumpang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi guna mencari solusi terbaik. Terutama terkait dengan keamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (20/3), Erick mengatakan, Pertamina akan membangun zona penyangga atau buffer zone selebar 52,5 meter. Area ini akan dilengkapi dengan kanal atau saluran air.
“Buffer zone ini akan ada kanal air supaya mengurangi (dampak) kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan. Jadi ini yang kami lakukan sementara,” katanya.
Pembangunan buffer zone ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 368 miliar. Sebanyak 783 unit bangunan berpotensi terdampak rencana pembangunan buffer zone.
Erick mengatakan, PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang akan terdampak pembangunan buffer zone di area Depo BBM Plumpang.
Kompensasi tersebut akan dibuat dalam aturan Pemda DKI Jakarta di mana hal ini sudah dirapatkan sebanyak dua kali. Kompensasi akan diberikan berdasarkan data yang dikantongi kedua belah pihak.
Pemprov DKI Jakarta sendiri menyatakan masih membahas terkait relokasi warga. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, pihaknya masih berupaya untuk mendengar aspirasi warga.
Selama proses penggodokan pembangunan buffer zone, Pertamina telah memberikan bantuan uang sewa kontrakan untuk tiga bulan kepada korban kebakaran. Sebelumnya, warga yang terdampak ditawarkan untuk tinggal sementara di rusunawa namun mereka memilih tinggal di rumah kontrakan.
“Jadi uangnya kami transfer ke masyarakat untuk uang sewa tiga bulan dan juga untuk membeli peralatan. Kita sudah lakukan dan sebagian masih dalam proses,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Senin (20/3).
Buffer Zone untuk Keamanan Warga
Sebelumnya, Pengamat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Juwari mengatakan, jika keberadaan buffer zone sangat diperlukan karena depo BBM sangat berbahaya.
“Intinya buffer zone sangat diperlukan. Karena potensi bahaya (di depo dan kilang) pasti ada, mulai dari bahaya ringan hingga bahaya yang tinggi risikonya. Dan jika terjadi ledakan, diharapkan efek ledakan hanya sampai buffer zone, tidak sampai ke penduduk,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah berpendapat, relokasi warga dari sekitar Depo Plumpang merupakan opsi yang paling efisien. Jika depo yang dipindahkan maka akan memakan biaya yang lebih besar dan waktu yang tidak sebentar.
“Menurut saya relokasi (warga) saja, karena jauh lebih mudah. Kalau memindahkan depo, anggaran bisa triliunan dan itu akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta. Jadi, efeknya bisa jauh lebih luas,” katanya.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan bahwa perseroan tak mungkin menutup atau memindahkan lokasi Terminal BBM Plumpang seluruhnya ke lokasi lain. Alasannya, depo tersebut menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia dengan total tangki penyimpanan BBM mencapai 324.535 kiloliter (kl).
Oleh karenanya, pembangunan area penyangga mendesak dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasi terminal BBM Plumpang. “Karena begitu ada kendala, maka suplai BBM untuk 19 kabupaten/kota dan suplai LPG untuk 22 kabupaten/kota akan terganggu,” ujar Nicke.
Pascakebakaran Pertamina berencana untuk memulihkan kawasan buffer zone yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Penulis: Ardhia Annisa Putri,Tim Publikasi Katadata
Editor: Anshar Dwi Wibowo
