BERTUAHPOS.COM — Publik hingga kini masih setia menunggu tindakan nyata dari pemerintah, terkait hebohnya dugaan aliran dana Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Faktanya, ada pernyataan yang bertentangan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan PPATK. Ada dugaan perancangan penyelamatan yang dilakukan.
Oleh sebab itu, desakan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin juga kian gencar, diminta bertindak cepat karena Publik ingin skandal ini harus segera diusut tuntas.
Pandangan ini disampaikan oleh Ekonom Senior, Anthony Budiawan. Kata dia, data yang sebelumnya telah dibeberkan ke publik oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, sudah seharusnya ditindaklanjuti.
Walaupun belakangan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana membantah, dengan mengatakan bahwa temuan Rp300 triliun itu bukan korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Anthony menyebut, “Kepala PPATK berbuat blunder, membohongi publik. Jaksa Agung wajib mengusut!”
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu mengungkapkan keheranannya dengan munculnya pernyataan bantahan dari TPPU.
Padahal, jelas-jelas bertentangan dengan pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyatakan “Ada harta tidak wajar yang dimiliki 964 pegawai Kemenkeu.”
“Dugaan mega skandal korupsi kolektif di lingkungan Kemenkeu terungkap. Dibuka Menko Polhukam, Mahfud MD, Kemenkeu panik, safari penyelamatan dirancang, tetapi publik tidak percaya!,” ungkapnya.***
