PN Mahfud MD Akan Lakukan Perlawanan Atas Penundaan Pemilu, “Negara dalam Bahaya”

BERTUAHPOS.COM — Negara dianggap dalam situasi ‘bahaya’, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dengan tegas akan melakukan perlawanan hukum secara sungguh-sungguh terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu 2024. Menurutnya putusan tersebut membahayakan bangsa dan negara.

Mahfud mengatakan bahwa jadwal pemilu adalah materi muatan mutlak konstitusi bukan undang-undang. “Yang saya katakan berbahaya gini, jadwal pemilu adalah materi muatan mutlak konstitusi bukan undang-undang. Ada tiga pasal dalam konstitusi yang menyatakan  Presiden menjabat 5 tahun, pemilu diadakan 5 tahun sekali, presiden tidak bisa diberhentikan atau diperpanjang jabatannya,” kata Mahfud dalam sebuah diskusi.

Mahfud menjelaskan, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir 21 Oktober 2024. Bersamaan dengan itu, masa jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan berakhir. “Kalau pemilu ditunda akan terjadi kekosongan pemerintahan,” ujarnya.

Mahfud menuturkan, menurut Undang-Undang Dasar (UUD), kalau terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, maka bisa diganti oleh tiga menteri yang menjabat yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri. Namun yang jadi soal, ketika masa jabatan presiden habis, jabatan ketiga menteri tersebut juga berakhir.

“Terus pakai apa? Amandemen? Amandemen kalau PDIP, Nasdem, Demokrat, kalau nggak hadir nggak bisa ambil keputusan. Menurut UUD harus dihadiri 2/3 anggota, kalau nggak hadir, nggak ada yang setuju, nggak ada keputusan. Di situ negara akan kacau, nggak ada pemerintahan, nggak ada yang ambil keputusan untuk mengendalikan negara ini,” ucapnya.

Apalagi, kewenangan MPR tidak sama dengan MPR sebelum amandemen. Mahfud mengatakan MPR saat ini tidak punya wewenang apapun untuk menentukan pemerintah. “Pemerintah akan terus mengikuti jadwal pemilu yang telah ditetapkan bersama oleh KPU, DPR, dan Pemerintah, bahkan Bawaslu menyepakati 14 Februari 2024,” tegasnya.***