BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat lintas komisi untuk membahas sikap DPRD Riau terhadap persoalan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), termasuk sikap Dirut PT PHR yang selalu mangkir dari undangan rapat dengar pendapat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Syafruddin Poti, ketika ditemui bertuahpos.com Kamis 23 Februari 2023.
“Sikap DPRD Riau terhadap PT PHR, saat ini sedang dibahas lintas komisi di DPRD, di antaranya Komisi IV dan Komisi III,” ujarnya.
Rapat ini lanjutnya, bukan saja membahas soal tewasnya tenaga kerja di PT Pertamina Hulu Rokan akibat kecelakaan kerja, tetapi menyeluruh.
Seperti tanggungjawab pengelolaan migas Riau oleh PT PHR, pendapatan daerah melalui Participating Interest (PI) 10 persen yang hingga saat ini masih nol dari PT PHR, serta lainnya.
“Pada rapat lintas komisi ini nantinya, semua persoalan diakomodir dan dilapotkan ke Pimpinan DPRD Riau, untuk kemudian DPRD menentukan sikap terhadap PT PHR. Apakah jadi dilakukan Pansus, atau tidak,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Jaffee A Suardin, Kamis 2 Februari 2023, untuk ketiga kalinya tidak hadir memenuhi undangan DPRD Provinsi Riau untuk membahas tewasnya pekerja di areal PT Pertamina Hulu Rokan.
Dewan menilai hal ini sebagai bentuk pelecehan dan mewacanakan membentuk Panitia Khusus DPRD Riau untuk PHR.
Syafruddin Poti selaku pimpinan sidang saat itu mengatakan, untuk menjaga marwah DPRD Riau, maka Komisi V tidak akan memanggil PT PHR lagi.
“Komisi V akan rapat dengan Pimpinan DPRD Riau, apakah nanti akan membentuk Panitia Khusus. Jika Pansus terbentuk, maka Pansus dan Disnaker akan turun langsung ke PT PHR. Jika menemukan adanya pelanggaran hukum, maka DPRD akan meminta proses hukum dilakukan,” ujar Syafruddin Poti, sambil menutup rapat.***(Hendra)
