DPRD Riau Inginkan RAL Diselamatkan

BERTUAHPOS, PEKANBARU – Komisi B DPRD Riau menginginkan Riau Airlines (RAL) diselamatkan secara lembaga agar modal dari uang rakyat yang telah dikucurkan tidak sia-sia.

         

“RAL saat ini dalam keadaan tak bergerak dengan dana rakyat yang masih mengendap disana. Kami meminta kepada Biro Administrasi dan ekonomi Pemprov Riau untuk menyelamatkan BUMD ini,” kata Rusli Ahmad ketua Komisi B DPRD Riau di Pekanbaru, Rabu.

         

Lebih lanjut Rusli mengatakan bahwa apabila telah beroperasi nanti biarlah dana rakyat itu dicicil selama 10 tahun daripada hilang sama sekali. Akan tetapi pihak pengelola ataupun manajemen jangan lagi menyusu pada APBD.

         

Sementara itu salah satu anggota dewan Hikwani malah mengusulkan agar RAL dibubarkan saja karena tidak ada kejelasan kerja penerbangan milik pemerintah Riau ini.

         

“Saat ini ada tiga pesawat RAL yang ada di Bandara Halim. Sebaiknya diswastakan saja atau dibubarkan,” kata Hikawani.

         

RAL beberapa waktu lalu telah dinyatakan pailit oleh MA. Saat ini Pemprov Riau bagian hukum tengah berupaya mengajukan PK (Peninjauan Kembali) kepada MA untuk mencabut status pailit RAL.

         

Menanggapi hal ini kepala biro administrasi dan Ekonomi Pemerintah Provinsi Riau Burhanuddin mengatakan kesamaan visinya dengan komisi B. Selain tengah berupaya dari sisi hukum, Pemprov juga telah mengupayakan negosiasi dengan salah satu perusahaan penerbangan untuk menjalankan RAL jikalau PK dikabulkan.

         

“Kita sangat ingin dana rakyat yang telah mengalir terbuang sia-sia. Secara lembaga kami tetap berusaha agar ini tidak pailit. Selanjutnya RAL akan dijalankan dengan manajemen baru dan semngat baru,” kata Burhanuddin.

         

Menurut Burhanuddin tiga pesawat yang ada di Halim memang benar-benar tak bisa digyunakan lagi. Angkasa Pura telah berkali-kali juga melayangkan surat untuk memindahkan bangkai pesawat tersebut.

         

Kedepannya pengelolaan akan dimulai dari nol dalam artian kita akan mencari dana selain APBD dengan berutang. Setelah itu barulah uang rakyat sekitar Rp 150 Miliar dalam modal awal RAL lalu dapat diangsur sedikit demi sedikit.

         

“Tidak apa-apa berutang. Tak ada usaha penerbangan yang tidak berutang,” lanjut Burhanuddin.

 

 

(tribunpekanbaru.com)