BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Scaleup melaporkan jumlah konflik di sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau saling kejar-kejaran di posisi teratas. Namun sepanjang 2014 lebih didominasi sektor perkebunan, sebanyak 25 konflik yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Direktur Executive Scaleup Riau, Hari Octavian menyebutkan bahwa luasan konflik di sektor kehutanan berbanding tipis. Hanya selisih satu angka dari sektor perkebunan, yakni 24 konflik.
“Sebagian besar yang muncul adalah konflik lama yang kemudian mencuat kembali,” ujarnya, Kamis (08/01/2015).
Sementara itu, konflik yang terjadi berefek ke hampir semua sektor. Dirinya melanjutkan untuk sektor lainnya tidak menunjukkan angka yang signifikan. Misalnya konflik yang terjadi disektor tambang dan tapal batas.
“Dari 12 kabupaten kota, hanya Kabupaten Kuansing yang ditemukan konflik tapal batas selus 70 hektar. Sementara untuk konflik kehutanan dan perkebunan terjadi hampir disetiap kabupaten kota di Provinsi Riau,” tambahnya.
Artinya jelas sekali bahwa konflik sumber daya alam yang terjadi di Riau menunjukan pemerintah belum menjamin bahwa mereka mampu atau maksimal dalam menjamin hak hidup dan sumber kehidupan masyarakat.
Kebijakan pemerintah terbukti memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk ekplorasi penguasaan lahan kepada sektor swasta yang berdampak pada tersingkirnya masyarakat dari tanahnya.
“Kita tetap merekomendasikan bahwa pemerintah harus membangun strategi penyelesaian konflik yang terpadu. Perlu juga dibangun kelembagaan penyelesaian konflik, agar bisa lebih mempercepat proses penyelesaian konflik yang ada dan mencegah adanya konflik baru,” paparnya. (melba)
