BERTUAHPOS.COM — Kebijakan pemerintah memberlakukan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 1442 H/2021, sudah menjadi keputusan bulat yang tak bisa ditawar.
Namun beberapa pihak pihak pesimis aturan itu akan diikuti oleh masyarakat. Sikap pesimis ini juga datang dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Setelah sebelumnya Relawan Peduli Pencegahan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau lebih akrab disapa dokter Tirta, meminta agar pemerintah merevisi kebijakan itu.
Sultan menyebut pasti terdapat warga yang lolos mudik ke kampung halaman. “Saya nggak yakin itu. Kalau orang seluruhnya suruh di rumah terus, ya nggak mungkin,” kata Sultan di RSUP Dr. Sardjito, Sleman, Sabtu 10 April 2021.
Bukan tanpa alasan sikap pesimistis itu muncul dari Sang Sultan. Dia berkaca pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebelumnya, di mana selama penerapan aturan tersebut perjalanan luar kota atau daerah juga bisa dilakukan masyarakat tanpa hambatan.
Saran Sultan, pemerintah pusat harusnya konsisten konsisten menjalankan kebijakan larangan mudik lebaran selama 6 sampai 17 Mei 2021. Ia tak ingin ada warga yang bisa mudik di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
“Hanya harapan saya bagaimana konsisten itu dilakukan. Kalau memang (mudik) dilarang,” katanya.
Kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran 2021, sebaiknya direvisi. Relawan Peduli Pencegahan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau lebih akrab disapa dokter Tirta melihat beberapa kebijakan pemerintah lainnya tak relevan dan saling bertabrakan satu sama lain.
Dia menjelaskan, seiring kebijakan pemerintah yang mengizinkan shalat tarawih dan Idul Fitri digelar di masjid saat. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mulai membuka keran pariwisata pada April ini.
“Melarang mudik jadinya terkesan tidak kompak dan kebijakan yang tabrakan. Saran saya, kebijakan larangan mudik harus direvisi,” kata Tirta melalui akun instagram @dr.tirta, dikutip Selasa 6 April 2021.
Dia lantas soroti kebijakan kontradiktif yang dikhawatirkan menciptakan kebingungan dan asumsi liar masyarakat. Ia menilai larangan mudik tak lagi efektif, sebab masyarakat masih bisa mudik menggunakan jalur darat seperti misalnya touring motor.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak melarang aktivitas mudik, melainkan mengeluarkan imbauan boleh mudik asal mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, Tirta mengatakan urusan warga yang kembali ke kampung halaman merupakan wewenang kepala daerah untuk menetapkan regulasi masing-masing.
“Jangan membuat kebijakan bertabrakan satu sama lain,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melarang mudik lebaran sejak 6 sampai 17 Mei 2021. Kebijakan larangan mudik ini mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 yang masih tinggi. Masyarakat diminta untuk tidak bepergian selama larangan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah mengizinkan pelaksanaan shalat tarawih dan salat Idul Fitri secara berjamaah di masjid dengan tetap mengacu protokol kesehatan yang ketat pada Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan shalat berjamaah tarawih dan Idul Fitri boleh dilaksanakan di luar rumah dengan catatan jamaah harus dari lingkungan yang sama.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana membuka pariwisata untuk wisatawan asal Singapura di Kepulauan Riau pada 21 April mendatang . Ada dua zona yang akan disiapkan, yaitu Nongsa dan Bintan Lagoi. (bpc2)
