Miras Meningkat, Akankah Berdampak Signifikan terhadap Perekonomian?

Minggu, 27 September 2015 15:05
Miras Meningkat, Akankah Berdampak Signifikan terhadap Perekonomian?
Dr. Anggawira, MM

BERTUAHPOS.COM  - Lagi-lagi isi Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bermasalah. Setelah rencana pelonggaran izin mendirikan minimarket dilontarkan, kini giliran miras yang masuk dalam daftar barang yang akan dilonggarkan pendistribusiannya. Alasannya masih sama, yaitu untuk merangsang perbaikan ekonomi Indonesia.

Pelonggaran tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A yang isinya memberikan  keleluasaan pada kepala daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan menjual miras.

Awalnya, Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Rachmat Gobel mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Aturan tersebut melarang penjualan minuman kadar alkohol tinggi di minimarket. Alasannya, konsumsi alkohol bisa menyebabkan keresahan sosial. Meskipun banyak pihak yang pro terhadap kebijakan ini, namun tetap saja ada kontra oleh sebagian pihak yang merasa dirugikan. Beberapa daerah mengajukan protes, terutama daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata warga asing.

Mereka merasa dengan adanya kebijakan tersebut maka akan terjadi penurunan pada jumlah penjualan minuman beralkohol. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan yang baru, Thomas Lembong berencana merubah aturan yang lama dengan memberikan kewenangan untuk menetapkan wilayah mana saja yang bisa menjual minuman beralkohol atau sejenisnya. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah dianggap yang paling tahu tentang lokasi mana saja yang memerlukan izin penjualan minuman beralkohol dan mana yang tidak.

Sedikit membahas tentang dampak penjualan alkohol bagi perekonomian, ada yang menarik memang dari perolehan cukai di Indonesia. Negara dengan mayoritas muslim ini tahun lalu mendapatkan Rp. 126,7 Triliun  dari hasil pajak cukai rokok dan alkohol. Kedua barang ini tergolong unik, karena meski banyak menuai kontroversi di dalamnya namun sampai sekarang nyatanya banyak masyarakat yang tetap gemar mengkonsumsinya.

Dalam acara Bedah Buku dan Diskusi Panel “Reformasi Cukai: Kasus ASEAN”, Ketua Komisi XI Fadil Muhammad menyampaikan bahwa perolehan cukai saat ini masih sangat bergantung pada rokok dan alkohol, dengan persentase sekitar 95% dari total perolehan cukai di Indonesia. Akibatnya, banyak pihak yang merasa bahwa pendapatan dari kedua sektor ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Padahal, masih ada hal-hal yang bisa dijadikan sumber pendapatan cukai lainnya.  

Dari analisis ekonomi, minuman keras merupakan barang konsumtif yang akan habis dalam sekali pakai. Banyak sisi negatif yang ditimbulkan ketika konsumsi alkohol naik. Apalagi jika melihat latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Rasanya tidak etis jika minuman keras dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian. Rencana kebijakan ini dinilai tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian. Justru masyarakat lebih mengkritisi tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pelonggaran tersebut.

Alkohol selama ini menjadi penyebab beberapa tindak kriminal karena pengaruhnya yang menurunkan tingkat kesadaran. Alkohol merupakan depresan yang menekan kinerja sistem syaraf pusat. Konsumsi alkohol akan berpengaruh terhadap meningkatnya aktifitas asam gamma aminobutyric (GABA) dan melemahkan glutamin  yang menyebabkan koordinasi tubuh menjadi lumpuh. Pada akhirnya perilaku seseorang menjadi tidak terkontrol. Belum lagi efek jangka panjang yang ditimbulkan. Ada 9 organ tubuh yang berpotensi rusak akibat konsumsi alkohol secara berlebihan, yaitu ginjal, jantung, hati, mata, sistem pencernaan, sistem reproduksi, kulit, tulang, dan terakhir otak dan sistem syaraf.

 Hasil riset terbaru WHO menunjukkan konsumsi diatas 15 liter alkohol murni per tahun, memicu munculnya lebih dari 200 penyakit kronis diantaranya kanker dan sirosis hati. Setiap tahunnya lebih dari 3,3 juta orang meninggal sebagai dampak konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi daripada kematian yang disebabkan penyakit AIDS, TBC, atau kejahatan kekerasan lainnya. Akankah Pemerintah masih tutup mata dengan fakta tersebut?

Penulis: Dr. Anggawira, ST, MM

Doktor Bidang Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta

Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

Muhammad Adil: Hanya di Gubernur Ini, Tidak Ada Bantuan Rumah Ibadah
Selasa, 17 Oktober 2017 08:22

Muhammad Adil: Hanya di Gubernur Ini, Tidak Ada Bantuan Rumah Ibadah

Anggota komisi V DPRD Riau, Muhammad Adil menyebutkan bahwa di periode gubernur sekarang, tidak ada bantuan pembangunan musholla dan masjid. Padahal, menurut Adil, APBD Riau sangat besar.

Lebih Lama Mana Urus Sertifikat Halal di MUI Atau di BPJPH?
Selasa, 17 Oktober 2017 08:18

Lebih Lama Mana Urus Sertifikat Halal di MUI Atau di BPJPH?

Bada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah dibentuk belum lama ini. Lembaga ini dianggap sebagai bentuk transpormasi baru dalam kepengurusan sertifikat halal terhadap produk makanan. 

Evluasi Tiga Tahun Kinerja Jokowi, Presma UIN Suska Riau: Ya, Kami Akan Aksi
Selasa, 17 Oktober 2017 08:02

Evluasi Tiga Tahun Kinerja Jokowi, Presma UIN Suska Riau: Ya, Kami Akan Aksi

Aksi unjuk rasa dalam rangka evaluasi tig tahun kinerja Presiden Jokowi, rencananya juga akan di lakukan oleh Presiden Mahasiswa (Presma) dari UIN Suska Riau.

BPJPH Dibentuk, Ini komentar Ketua DPRD Riau
Selasa, 17 Oktober 2017 07:53

BPJPH Dibentuk, Ini komentar Ketua DPRD Riau

Ketua DPRD Riau, Septina Primawati angkat bicara mengenai dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kemenag. Menurut Septina, selama subtansi halal tak halalnya masih sama, maka tidak akan ada masalah.

Akan Ada Aksi Tiga Tahun Kinerja Jokowi
Selasa, 17 Oktober 2017 07:41

Akan Ada Aksi Tiga Tahun Kinerja Jokowi

Tepat tanggal 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo genap tiga tahun memimpin Indonesia. Seperti bsnysk presiden di Indonesia selama masa kepemimpinan Jokowi juga meninggalkan bekas yang perlu dievaluasi

WR III Unilak Bangga Atlit Renang Unilak Sumbang Emas di POMNAS 2017
Senin, 16 Oktober 2017 21:59

WR III Unilak Bangga Atlit Renang Unilak Sumbang Emas di POMNAS 2017

Bahagia bercampur bangga, hal inilah yang dirasakan oleh Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr Eddy Asnawi, saat atlit renang putri Riau yang juga mahasiswi Unilak di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2017 mampu mendulang medali emas, Senin (16/10/2017).

Pengamat Kebijakan Publik Kritik Pelaksanaan Riau Job Fair, Ada Apa?
Senin, 16 Oktober 2017 21:48

Pengamat Kebijakan Publik Kritik Pelaksanaan Riau Job Fair, Ada Apa?

Pelaksanaan Riau Job Fair 2017 mendapat kritikan keras dari salah seorang pengamat kebijakan publik yang ada di Pekanbaru, Saiman Pakpahan.

Bawa Sabu, Seorang Laki-Laki Diringkus Polisi
Senin, 16 Oktober 2017 21:13

Bawa Sabu, Seorang Laki-Laki Diringkus Polisi

Sat Reskrim Narkoba Polres Siak ringkus seorang laki-laki pelaku tindak perkara Narkotika jenis sabu -Sabu, Selasa (16/10/2017), sekira pukul 18.00 WIB.

Polsek Tambang Amankan 2 Pelaku Pungli Supir Angkutan Barang Pada Operasi Bina Kusuma 2017
Senin, 16 Oktober 2017 20:43

Polsek Tambang Amankan 2 Pelaku Pungli Supir Angkutan Barang Pada Operasi Bina Kusuma 2017

 Dalam rangka penggelaran Operasi Bina Kusuma 2017, Jajaran Polsek Tambang Polres Kampar Senin (16/10/2017) telah mengamankan 2 pelaku premanisme yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mobil angkutan barang di daerah Simpang Sungai Pinang Kecamatan Tambang. 

UMKM Keluhkan Pungutan Biaya Riau Expo 2017
Senin, 16 Oktober 2017 20:25

UMKM Keluhkan Pungutan Biaya Riau Expo 2017

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) keluhkan besarnya pungutan biaya Riau Expo terhadap setiap stand-stand yang disewakan.