RAPP Kalah Dalam Gugatan PTUN, JMGR: Hukum Masih Berpihak ke Rakyat

Kamis, 21 Desember 2017 17:12
RAPP Kalah Dalam Gugatan PTUN, JMGR: Hukum Masih Berpihak ke Rakyat

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU - Hakim Oenoen Pratiwi yang memimpin sidang PTUN atas gugatan PT RAPP tehadap KLHK, akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan PT. RAPP dan memenangkan KLHK.

Gugatan yang ditolak majelis hakim itu atas keberatan terbitnya SK No. 5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang membatalkan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP untuk tahun 2010-2019.

Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Oenoen dan anggota Becky Christian serta Bagus Darmawan, dan bertindak sebagai panitera pengganti Eni Nuraeni.

Putusan Majelis Hakim PTUN ini mendapat sambutan baik dari masyarakat gambut Riau yang selama ini sangat menderita, akibat eksploitasi gambut secara massif yang dilakukan PT. RAPP berupa asap kebakaran hutan dan lahan, pengeringan gambut, konflik sosial dan tenurial serta hama-hama tanaman pertanian masyarakat yang merupakan dampak buruk sektor bisnis PT. RAPP.

Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Isnadi Esman menyampaikan apresiasi untuk Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam mengkaji berbagai aspek tentang gugatan PT. RAPP terhadap Kementerian LHK, sehingga melahirkan keputusan berpihak kepada lingkungan (gambut) dan masyarakat gambut.

Baca: KLHK Vs RAPP, Nasib Masyarakat Gambut Dipertahankan

“Kemenangan ini menjadi momentum penting dalam upaya pemulihan lahan gambut rusak di Indonesia terutama yang dikuasai oleh perusahaan," katanya.

Dia mengatakan tentu saja hal ini tidak cukup sampai disini. KLHK harus berani lebih lanjut mengevaluasi PT. RAPP, baik dari sisi perizinan maupun oprasionalnya di lapangan.

Termasuk pencabutan izin PT. RAPP sudah harus dilakukan, agar mengembalikan tanah-tanah warga yang selama ini dikuasai sepihak oleh perusahaan ini.

"Distribusikan lahan-lahan tersebut dengan mekanisme yang ada di pemerintah seperti Perhutanan Sosial (PS) misalnya, masyarakat yang berada di wilayah gambut memiliki kearifan dalam melindungi dan mengelola gambut, itu terbukti puluhan bahkan ratusan tahun," kata Isnadi.

Namun sebelum itu, KLHK dan Badan Restorasi Gambut (BRG) harus memerintahkan PT. RAPP untuk memulihkan gambut-gambut rusak yang berada di dalam areal konsesi mereka, itu murni merupakan tanggung jawab perusahaan yang selama ini sudah mengeruk keuntungan dari eksploitasi gambut yang dijalankan. (bpc3)

Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

Setelah Polda dan Kantor Gubernur, Giliran Kantor DPRD Riau yang Digeruduk Massa Masyarakat Sakai
Senin, 19 Pebruari 2018 12:45

Setelah Polda dan Kantor Gubernur, Giliran Kantor DPRD Riau yang Digeruduk Massa Masyarakat Sakai

Setelah melakukan aksi demo di Polda dan kantor gubernur, giliran Kantor DPRD Riau yang digeruduk massa aksi demo masyarakat Sakai.

Status Siaga Darurat Karhutla Ditetapkan Hingga 31 Mei 2018
Senin, 19 Pebruari 2018 12:40

Status Siaga Darurat Karhutla Ditetapkan Hingga 31 Mei 2018

Status siaga darurat Karhutla sudah ditetapkan. Itu dimulai dari Februari hingga 31 Mei 2018. Status siaga darurat karhuta ditetapkan karena sejumlah daerah di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pendemo Suku Sakai Jalan Kaki ke Kantor DPRD Riau
Senin, 19 Pebruari 2018 12:33

Pendemo Suku Sakai Jalan Kaki ke Kantor DPRD Riau

Usai melakukan demo di depan kantor Polda Riau, Senin (19/2/18) ratusan mahasiswa dan masyarakat Suku Sakai, mulai bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Riau.

Spanduk Lukman Edy Masih Terpajang di Jalan Hang Tuah
Senin, 19 Pebruari 2018 12:25

Spanduk Lukman Edy Masih Terpajang di Jalan Hang Tuah

Spanduk Paslon dengan jargon Gubernur Zaman Now masih terpajang jelas di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru.  

Puncak Musim Kemarau Terjadi di Juni hingga Agustus
Senin, 19 Pebruari 2018 12:15

Puncak Musim Kemarau Terjadi di Juni hingga Agustus

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2018 nanti. 

Masa Kampanye Pilgub Riau, 1 Desa Hanya Boleh 1 Posko
Senin, 19 Pebruari 2018 12:00

Masa Kampanye Pilgub Riau, 1 Desa Hanya Boleh 1 Posko

Komisioner Bawaslu Riau, Neil Antariksa menyebutkan 1 desa/kelurahan hanya boleh didirikan 1 posko pemenangan oleh Paslon Gubri.

BMKG: Februari Riau Masuk Musim Kemarau Pertama
Senin, 19 Pebruari 2018 11:43

BMKG: Februari Riau Masuk Musim Kemarau Pertama

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisto mengatakan pada bulan Februari 2018 ini, Riau sudah masuk pada musim kemarau pertama.

Demo Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai, Jalan Gajah Mada Ditutup 1 Ruas
Senin, 19 Pebruari 2018 11:28

Demo Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai, Jalan Gajah Mada Ditutup 1 Ruas

Akibat demo ratusan mahasiswa dan masyarakat Suku Sakai di depan Kantor Polda Riau, Senin (19/2/2018), satu ruas Jalan Gajah Mada Pekanbaru ditutup satu ruas.

Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai Serbu Polda Riau
Senin, 19 Pebruari 2018 11:20

Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai Serbu Polda Riau

Ratusan mahasiswa dan masyarakat Suku Sakai menyerbu kantor Polda Riau, Senin (19/2/2018) pagi.

Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Riau: Kami Transparan Sejak Awal
Senin, 19 Pebruari 2018 11:00

Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Riau: Kami Transparan Sejak Awal

KPU Riau menyatakan proses pendaftaran dan penetapan cagub Riau telah transparan sejak awal.