Komentar Pedas Asisten II Masperi Soal Puswil Soeman HS yang Gelap Gulita

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Asisten II Setdaprov Riau, bidang ekonomi dan pembangunan, Masperi melempar pernyataan pedas, berangkat dari kasus pemutusan aliran listrik di Pustaka Wilayah [Puswil] Soeman HS di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.

Dia menilai ada banyak Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di lingkungan Pemprov Riau yang rendah kepeduliannya dalam menempatkan anggaran prioritas. Akibatnya, masalah-masalah seperti ini muncul. 

“Bayar listrik itukan beban tetap setiap bulan dan harus dibayarkan. Tapi kok bisa tidak terbayarkan selama 2 bulan?” katanya, Jumat, 4 Januari 2019. 

Dengan kasus seperti ini, lanjut dia, OPD yang bersangkutan jelas kurang jeli dalam melihat prioritas anggaran. Padahal jauh sebelumnya, Pemprov Riau sudah membukakan klinik pelatihan [coaching clinic] supaya OPD bisa paham dalam menempatkan anggaran. Mana kegiatan penting dan mana saja yang tidak penting. 

Dia menjelaskan masalahnya sederhana. Listrik Puswil diputus karena nunggak 2 bulan [November-Desember]. Artinya OPD yang bersangkutan tidak punya duit untuk bayar listrik. Namun sebelum dilakukan rasionalisasi, OPD masing-masing punya dana, hanya saja tidak bisa melihat mana yang lebih penting.

Baca: Putuskan Aliran Listrik di Pustaka Soeman HS, PLN Klaim Sesuai Prosedur

“Kan biasanya anggaran itu sudah ada peruntukannya. Kemudian ada dana untuk bayar listrik hanya bisa 10 bulan, artinya masih minus 2 bulan. Kan bisa digeser dana yang lain untuk hal yang lebih penting. Buktinya SPPD ada dananya, kok bayar listrik tak ada dananya,” sambungnya. 

Oleh sebab itu, dia mendorong untuk kedepan masalah seperti ini harus menjadi prioritas OPD terutama untuk memilih mana kegiatan penting dan mana saja kegiatan yang jauh lebih penting. 

“Untuk melunasi tunggakan listrik itu tentu menunggu APBD sekarang (2019). Kapan cair? Hari ini mereka sudah ada uang di Dokumen Pelaksana Anggarannya (DPA), maka segera usulkan PA, KPA, PPK, PPTK dan bendaharanya siapa kepada gubernur supaya di teken, kalau sudah diteken Pak gubernur, dana itu bisa dicairkan,” katanya. (bpc3)