BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Seorang pengamat kebijakan publik mempertanyakan posisi pemerintah dalam menangani kasus yang dialami Suku Sakai dengan PT Ivo Mas.
“Posisi pemerintah dimana? Ini yang harus kita soalkan,” tegas Saiman Pakpahan seorang pengamat kebijakan publik, Kamis (22/2/2018).
Saiman menuturkan, berlarut-larutnya kasus yang dialami Suku Sakai memperlihatkan wajah birokrasi ataupun pemerintah yang lebih memihak kepada kapitalis (pemodal).
“Ini kelihatan sama wajah birokrasi pemerintahan kita saat ini. Mereka selalu dekat dengan orang yang punya uang. Masyrakat yang lemah selalu dipinggirkan, berkali-kali demo meminta hak tapi selalu diabaikan,” tutur Saiman.
Baca:Â Temui Masyarakat Suku Sakai, DPRD Riau Janjikan Hal Ini
Pendemo Suku Sakai Jalan Kaki ke Kantor DPRD Riau
Saiman turut menuturkan, pemerintah seharusnya bisa mengurusi rakyatnya. Apalagi pemerintah ialah orang-orang yang sebelumnya dipilih oleh rakyat.
“Pemerintah buat siapa? Buat kapitalis apa buat rakyat? Kalau mereka dipilih oleh rakyat, maka urusi aspirasi masyarakat Suku Sakai! Jangan berpihak kepada orang yang punya uang,” ujar Saiman.
Saiman menambahkan, kasus Suku Sakai yang berlarut-larut memperlihatkan bentuk pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemrintah Provinsi Riau.
“Aduan dari Suku Sakai merupakan sinyal yang lahir dari akar rumput. Harusnya menjadi pintu masuk kalau pemerintah mau mengurusi masyarkat. Kalau memang salah, ya harus diurusin. Tapi kalau dari awal pemerintahannya sudah dapat uang, mereka paati gak mau urusin karena pemerintah justru termasuk ke dalam persoalannya. Pemerintah sengaja membiarkan. Lebih ekstrem, sumber konflik ternyata berasal dari pemerintah itu sendiri,” terang Saiman. (bpc9)
© 2013-2022