Pakar Transportasi: Pengaturan Tarif Angkutan Online Harus Dibarengi Pemberian Insentif

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Fery Anto, seorang pakar transportasi di Riau, hari ini, Rabu (31/1/2018) mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 harus dibarengi dengan beberapa kebijakan insentif. 

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017  ini mengatur Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam Permenhub ini diatur tarif batas atas dan bawah, tujuannya untuk menjaga keselamatan pengguna jasa transportasi bila mereka tidak memiliki alokasi dana yang cukup. 

Kepada bertuahpos.com, Fery menjelaskan Permenhub 108 Tahun 2017 yang terdiri atas pengaturan tarif, pembatasan wilayah operasi dan kuota, pada dasarnya merupakan kebijakan disinsentif dari pemerintah agar ada keseimbangan supply angkutan dan keadilan dalam bisnis usaha angkutan, antara angkutan konvensional dengan angkutan online.

“Hal ini hendaknya juga dibarengi dengan pemberian kebijakan insentif,” ujarnya.

Fery menjelaskan, kebijakan insentif ini nantinya juga berfungsi sebagai rayuan agar pengemudi angkutan online mau menerima dan mengikuti Permenhub 108 Tahun 2017.

“Selain sebagai stimulus juga sebagai madu bagi para pengemudi online untuk mau menerima amanah Permenhub 108 tersebut,” tuturnya.

Baca: Jelang Ditetapkannya Permenhub 108, Baru 5 Unit Taksi Online di Riau yang Mengurus Izin

Fery turut mempertanyakan, di saat angkutan umum orang ataupun angkutan umum barang diberikan insentif pengurangan tarif pajak kendaraan bermotor, apakah angkutan online juga diberikan?

“Lalu bagaimana dengan bahan bakar minyaknya? Apakah mereka boleh membeli BBM bersubsidi? Masih banyak lagi insentif yang juga bisa diberikan rangsangan kepada pengemudi online. Ibaratnya kita mau melamar orang, tentunya harus adanya insentif kepada pasangan,” tegas Fery.

Seperti yang diketahui, tanggal 1 Februari 2018 mendatang, Permenhub 108 Tahun 2017 mulai diterapkan pemerintah. Khusus di Riau, Permenhub ini akan tetap dilakukan sekalipun hingga saat ini pro kontra izin angkutan online masih belum jelas. (bpc9)