Sekdaprov Riau: Butuh Waktu Untuk Penuhi Evaluasi KLHK Soal RTRW

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Ranperda RTRW Riau masih terganjal evaluasi KLHK. Pemprov Riau pastikan tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat, dan butuh waktu beberapa bulan. Itulah pernyataan terakhir Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat ditanyakan perkembangan RTRW Riau, kepada bertuahpos.com, Rabu (20/12/2017). 

“Hasil evaluasi itu memang sudah disampaikan ke kami. Ada beberapa item yang saat ini sedang berproses. Yaitu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),” katanya, saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. 

Diakuinya, selain Riau, 33 provinsi lain memang tidak wajib melampirkan data KLHS. Itu mengacu pada peraturan lama. Seolah Riau selalu ketiban sial, pada saat pengajuan Ranperda RTRW, malah KLHS menjadi kewajiban sebagai syarat kelengkapan berkas. 

Ahmad Hijazi mengatakan itu berdasarkan peraturan baru yang dikeluarkan KLHK. Riau kebagian tugas untuk melengkapi KLHS. Beriringan dengan evaluasi, penyelesaian RTRW memang harus didukung dengan KLHS. 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sudah menyurati KLHK. Supaya dalam pelaksanaan di tahun 2018 tidak terjadi kevakuman hanya karena terkendala RTRW Riau yang belum rampung itu. 

“Kita berharap ada kebijakan lah dari KLHK. Terutama soal percepatan pelaksanaan berusaha di Riau ini, yang selama ini memang terlambat oleh tata ruang,”sambungnya. “Mungkin bisa mengacu pada SK pelepasan kawasan hutan, atau mungkin ada dokumen lain yang harus digunakan. Surat sudah dikirimkan, dan kami sedang menunggu,” lanjutnya.

Baca: RTRW Riau Masih Menunggu Keputusan KLHK

Langkah menyurati Menteri Siti Nurbaya Bakar memang harus dilakukan supaya masalah KLHS tidak jadi kendala dalam implementasi pelaksanaan tata ruang. 

Lebih lanjut, Ahmad Hijazi mengatakan, setidaknya Pemprov Riau butuh waktu beberapa bulan. Sebab untuk melengkapi KLHS seperti keinginan KLHK juga butuh proses. 

“Paling tidak 2-3 bulan. Tapi beberapa bulan sudah jalan. Kita tunggu sajalah. Mudahan kami berharap semester pertama 2018 masalah ini sudah selesai. Tinggal bagaimana dari KLHK. Sampai kini kami juga terus berkomunikasi dengan KLHK,” sambungnya. (bpc3)