BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Seorang Pengamat Kebijakan Publik, Saiman Pakpahan, menantang Walikota Pekanbaru untuk mengklarifikasi hasil survei Transparency Internasional Indonesia (TII), yang menunjukkan Pekanbaru masuk dalam daftar kota korup di Indonesia.
“Seharusnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, khususnya pimpinan, dimana disini ada Walikota (Wako), bisa mengklarifikasi hasil survei Transparency Internasional Indonesia,” tuturnya, Selasa (28/11/17).
Saiman beralasan, jika Wako atau Pemko Pekanbaru tidak melakukan klarifikasi, besar kemungkinan pemerintahan Kota Pekanbaru memang dikelola dengan cara yang korup.
“Kalau gak mau, dugaannya ya melakukan korupsi seperti yang disimpulkan TII itu,” ujarnya.
Saiman menambahkan, Wako atau Pemko Pekanbaru harus melakukan klarifikasi agar hasil survei tersebut tidak menjadi bola liar di kalangan publik.
“Harus! Kalau tidak, bisa menjadi bola liar di publik, harus diklarifikasi,” tegas Saiman.
Baca:Â Pekanbaru Terkorup Nomor 3, Pengamat: Pintu Masuk Lembaga Yudikatif
Apabila klarifikasi tidak dilakukan Wako atau Pemerintah Kota Pekanbaru, Saiman menjelaskan opini publik akan muncul terhadap pimpinan Pemerintahan Kota Pekanbaru.
“Kalau dibiarkan saja, ini bisa menjadi opini yang membangun kesaadaran masyarakat, yang mana Pemerintah Kota Pekanbaru memang dikelola dengan cara korup. Mau gak dicap gitu? Kalau dia mau ya biarkan saja. Tapi kalau gak mau, ya dia harus konferensi pers atau ngomong di seluruh media yang ada di Pekanbaru ini,” tantang Saiman. (bpc9)