BERTUAHPOS.COM (BPC), INHIL – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 di Kantor DPRD Inhil, Senin (27/11/2017). Diketahui, bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 0,88% dibandingakan tahun 2017.
Dalam rapat, proyeksi struktur pendapatan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 Inhil tentang Pendapatan Asli Daerah terhadap target proyeksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Inhil pada rancangan APBD Tahun 2018 adalah Rp 166 miliar lebih
Jika bandingkan dengan APBD tahun anggaran 2017 yang mana sebesar Rp 164.8 miliar lebih, maka ada peningkatan terhadap Proyeksi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Inhil tahun anggaran 2018 ini sebesar Rp 1.4 miliar lebih atau naik 0,88%.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Fauzan Hamid, saat ditemui bertuahpos.com, usai paripurna tersebut. Dia menyebut, secara umum belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Yang mana jumlah belanja tidak langsung pada rancangan APBDÂ tahun anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1.1 triliun. Sedangkan jumlah belanja langsung pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1 triliun lebih.Â
“Dari dua komponen belanja di atas, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2018 ini, diproyeksikan sebesar Rp 2.1 triliun lebih, jika kita bandingkan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2017 memang ada penurunan belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2018 ini sebesar Rp 42.9 miliar atau turun 1,97%,” jelasnya, Senin (27/11/17).
Diketahui, lanjutnya, belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2018 ini, mengalami defisit sebesar Rp 301 miliar. Defisit anggaran ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, berupa sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
Dikatakannya, sisa SiLPA pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp 345 miliar yang dipergunakan untuk penyertaan modal investasi sebesar Rp 13 miliar. Sehingga Pembiyaan NETO tahun 2018 ini adalah sebesar Rp 331 miliar.Â
“Sisa ini dipergunakan untuk menutupi defisit pada tahun anggaran 2018, dan masih terdapat sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 30 miliar,” ujarnya.Â
Sementara itu, Bupati Inhil HM Wadan menyebutkan dalam rapat paripurna tersebut telah dilakukan pengesahan terhadap rancangan APBD sekaligus pengesahan 5 Raperda, yakni Raperda mengenai pelayanan satu atap, penanggulangan bencana, kepariwisataan, penyidik pegawai sipil, serta perubahan pengarah telepon telekomunikasi.
“Tentunya pembasan yang sudah terlalu lama berjalan, baik oleh pansus maupun bangar bersama DPRD bersama Pemkab Inhil yang tidak melihat waktu, mulai dari pagi hingga malam. Atas kerja keras ini saya minta terimakasih yang sebesar-besarnya,” kata bupati kepada awak media usai rapat paripurna.
Dikatakannya, APBD Inhil sudah terlaksana dengan baik, namun hanya tinggal sedikit lagi sebagaimana yang telah di sesuai dengan ketentuan, agar sesegera mungkin disempurnakan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi riau. Begitu juga dengan 5 Ranperda tadi.
“Sabagaimana yang disampaikan juru bicara DPRD, yang penting bagaimana aplikasinya, penerapanya. Jika ada sanksi ya kita jalankan sanksinya. Atas nama Pemkab Inhil, saya berharap semoga perda yang telah kita sahkan tadi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya. (bpc14)
© 2013-2022