Gubri: Perlu Duduk dengan Menteri Soal Jembatan Timbang

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan perlu duduk bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan dan asosiasi soal pengoperasian sejumlah jembatan timbang di Riau. Langkah ini diambil supaya ada kejelasan aturan dari masalah penggunaan fasilitas negara itu. 

Sebelumnya, masih ada 3 dari 5 jembatan timbang di Riau belum bisa dioperasikan. Alasannya Pemprov Riau belum menyerahkan itu ke Kementerian Perhubungan. Hal ini menyebabkan tidak terkontrolnya beban muatan kendaraan yang melintas, sehingga potensi kerusakan jalan jadi lebih besar. 

Andi Rachman mengatakan, masalah kelebihan muatan sudah dijelaskan ke pihak kementerian terkait beberapa waktu lalu. Karena kewenangan jembatan timbang itu menjadi hak pemerintah pusat, maka perlu dikomunikasikan lebih lanjut. 

“Terkait masalah ini akan diadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan, Pemprov Riau sendiri, dan organisasi, atau asosiasi,” ujarnya, Senin (27/11/2017). 

Pertemuan itu nantinya diharapkan membuahkan kesepakatan tentang operasional jembatan timbang. Pemprov Riau tidak sanggup untuk melakukan perawatan jalan karena dana yang cukup besar. Sementara mobilisasi barang dan jasa di Riau terus meningkat. 

“Tentu yang bisa diperhatikan itu masalah muatan kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Kalau terus berlebih, jalan akan cepat rusak. Tentu kita harus bicara dengan yang punya kuasa. Nanti kami akan bicarakan juga, apakah ada masalah lain,” tambahnya. 

Selain itu, Pemprov Riau mendorong supaya industri jasa angkutan tersebut agar patuh pada peraturan yang sudah ada, dengan tidak mengoperasionalkan kendaraan kelebihan muatan. 

“Dirjen Perhubungan Darat juga sempat tanyakan kepada saya mengenai jembatan timbang itu. Kalau jembatannya oke, bisa beroperasi, tapi dari pengalaman kita selama ini itu tidak jadi solusi. Masih ada lagi yang harus dibicarakan, termasuk soal penegakan hukumnya. Kalau bisa nasional membuat aturannya lebih bagus. Tapi kalau tidak diperkuat dengan aturan daerah,” sambungnya. (bpc3)