Pemprov Riau Dukung Presiden Agar Asing Bersikap Adil Terhadap Kebijakan Sawit

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemprov Riau memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang terus meminta agar asing bersikap adil terhadap kebijakan sawit Indonesia. 

Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Grup Dua Puluh (KTT G20), Hamburg Messe, Jerman, Jokowi menyinggung soal itu. Isu negatif yang dilontarkan Eropa sama merupakan sikap yang disayangkan oleh Pemerintah Indonesia. 

Pertama, Jokowi melontarkan pernyataan bahwa itu negatif terhadap sawit yang mengalami kampanye negatif dia sampaikan kepada Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy Brey.

Isu produk kelapa sawit Indonesia yang mengalami kampanye negatif di pasar Eropa juga disinggung Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. 

Dia berharap negara itu memberikan dukungan usaha Indonesia, agar model kerjasama standarisasi kayu dan produk kayu melalui FLEGT, dapat direalisasikan pada sawit.

Pemprov Riau memberikan dukungan tersebut, karena Riau merupakan salah satu wilayah dengan hamparan kebun sawit yang luas. 

“Bagaimanapun sawit harus dipertahankan. Sebab komoditi ini yang banyak menghidupkan masyarakat Riau,” ujar Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. 

Baca: Rebut Pasar Domestik, Hilirisasi Sawit Akan Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Besar Untuk Riau

Keberadaan sawit di Riau sudah sangat lama. Sawit sudah memberikan multiflyer efek yang besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Ada banyak contoh yang memperkuat pernyataan ini. 

Kata Andi Rachman, misalnya saja saat krisis harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit beberapa tahun lalu. Daya beli masyarakat sangat rendah sehingga berdampak terhadap lesunya perekonomian masyarakat. 

Kini, sawit mulai berkibar di Riau. Namun sangat disayangkan munculnya isu negatif, hanya karena kepentingan ekonomi asing. 

Sikap dan upaya diplonasi yang dilakukan Presiden Jokowi memang sudah selayaknya dilakukan. Sebab sumbangan minyak nabati (CPO) untuk kebutuhan dunia juga meningkat. 

Dalam pertemuan KTT G20 itu, Jokowi juga bertemu Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg. Dia meminta pemerintah negara itu memberikan perhatian melalui Resolusi Parlemen Norwegia tanggal 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.

Baca: BI Dukung Penuh Upaya Hilirisasi Kelapa Sawit di Riau

Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, serta menapikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. (bpc3)