BETUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Povins Riau, tercatat ada sebanyak 6 Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) yang mendapat catatan lapor merah dalam realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau mengatakan hari ini, Selasa (10/05/2016), dirinya meminta kepada Plt Sekretaris Daerah M Yafis untuk mengirimkan laporan data soal realisasi tersebut.
“Kalau memang realisasi di SKPD itu belum bergerak sesuai harapan. Siang ini juga bisa kita bahas,” katanya.
Termasuk juga soal kabar akan adanya mutasi pejabat yang dianggap sudah tidak bisa menjalankan tugasnya di SKPD. Andi Rachman mengakui kalau memang disarankan seperti itu, maka Pemprov terpaksa akan melakukan mutasi pejabat.
Sementara soal penyesuaian posisi itu, kata Andi Rachman dirinya sudah punya catatan khusus. “Kalau memang sudah tidak bisa diharapkan, untuk apa dipertahankan mengatur SKPD-nya masing-masing,” ujar Andi Rachman.
Saat ditegaskan jika memang kinerja SKPD tersebut tidak sesuai dalam laporan kali ini, maka langkah mutasi pejabat akan diambil. “Iyalah. Tentu dimutasi lagi,” sambungnya.
Untuk sementara ini, hasil konsultasinya untuk memberlakukan sistem fitjob seperti yang disampaikannya beberapa waktu lalu, belum ada laporan perkembangan dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKP2D) Asrizal.
“Saya belum terima laporannya. Karena yang paling cepat itu memang fitjob,” ujarnya.
Namun kabar akan ada pergantian posisi jabatan setelah setahun kerja, sepertinya memang harus dilakukan. Apalagi melihat kondisi seperti ini. Bahkan kata Andi Rachman tidak perlu menunggu waktu sampai setahun.
“Jika memang tak bisa, mau bagaimana. Kita masih mending, diberi waktu setahun. Kalau hasil kerjanya tidak ada perubahan buat apa dipertahankan,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja SKPD akan dilakukan secara menyeluruh. Hasil penilaian itu pada prinsipnya, kata Andi Rachman sudah ada.
Penulis: Melba
© 2013-2022