Disinggung Ada Kepentingan Partai di Balik Gagalnya Pelantikan Bupati, Begini Tanggapan Plt Gubri

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminih tidak berkomentar banyak, saat disinggung adanya kepentingan politis di balik gagalnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan. “Kita tidak bercerita soal politik partai sekarang. Kita bercerita tentang birokrasi,” katanya.

Sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar sendiri, Andi Rachman juga memilih untuk tidak berbicara panjang lebar. Beberapa kali dia menegaskan bahwa masalah yang dihadapi terkait terjadinya penundaan pelantikan dua bupati itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan partai.

“Kita bisa birokrasi. Kalau bicara partai itu lain lagi,” sambung Andi Rachman.

Namun demikian, posisi bupati pelalawan terpilih yang tidak terlibat dalam masalah ini ternyata juga harus dikorbankan prosesi pelantikannya. Andi Rachman menegaskan bahwa sebelumnya dirinya sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Pelalawan.

Hasilnya, bupati pelalawan memilih mengalah dalam hal penundaan dilantik dirinya sebagai Bupati Pelalawan. Sementara ini, sikap dari Pemerintah Kabupaten itu, memilih untuk mengalah, namun pihaknya meminta bahwa pelantikan lanjutan bupati Pelalawan diagendakan secepat mungkin.

Ada beberapa alasan yang dianggap penting menurut Kemendagri mengapa prosesi pelantikan Suparman dan Sukiman, bupati dan wakil bupat Rokan Hulu itu harus dibatalkan.

“Sampai kapannya kami masih menunggu. Belum ada kejelasan,” katanya dalam pertemuan terbukan dengan masyarakat Rokan Hulu, di Kantor DPRD Riau Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru

Diantara asalan itu, beber Andi Rachman, yakni berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kemendagri dengan aparat penegak hukum oleh mendagri, keputusan itu tidak diberi batas waktu samapai kapan penundaan ini akan berakhir.

Kenudian, jelas Andi Rachman bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan itu, maka ditunjuklan Seretari Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh), untuk mengisi kekosongan pemerintahan di daerah itu.

Penulis: Melba