Ekonom: Pemerintah Harus Punya Strategi Pengawasan Jitu

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program tentang Strategi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat di Garut Jawa Tengah pada hari ini, Senin (11/04/2016).

Menurut Ekonom Riau, Ermasyah SE MM, hal yang paling penting untuk merealisasikan kebijakan itu, yakni pemerintah harus punya strategi pengawasan yang jitu. Pasalnya, ada banyak program yang diluncurkan pemerintah untuk kepetingan rakyat, justri menjadi lahan keuntungan bagi sejumlah oknum yang tidak lain juga melibatkan aparat pemerintahan.

Program Strategi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat ini, diperuntukkan kepada petani. Salah satunya kemudahan untuk melakukan serifikasi tanah. Dengan ada sertifikat, aset tanah masyarakat akan bertambah. Tujuannya sertifikat itu bisa dijadikan agunan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga berharap petani punya akses terhadap lembaga keuangan.

“Di Riau ini petani yang memilki tanah mungkin hanya 2 persen. selebihnya mereka sewa. atau bagi hasil dengan pemilik lahan yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi,” katanya kepada bertuahpos.com.

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suak Riau itu menilai, selama ini kredit untuk petani, dari lembaga keuangan memang sangat memberatkan. Harusnya lembaga penyalur kredit bisa membedakan itu. Terutama dalam hal KUR yang harus dibedakan dengan korporasi.

“Jadi jangan samakan dengan perusahaan besar. Tanah diberikan ke petani dengan sistem kredit, syaratnya lahan itu harus produktif pembiayaan oleh lembaga keuangan,” sambungnya.

Dia membandingkan, kalau di era Orde Baru masyarakat memang banyak diberikan lahan sawit, dengan kredit dibayarkan dari hasil kebun yang dikelola oleh kelompok tani. Sementara itu dikeluarkannya program Strategi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat ini, tentunya sudah melewati proses dengan pertimbangan matang.

Dengan tujuan supaya petani mempunyai lahan sendiri tanpa sewa. Namun hal yang perlu diingat adalah lahan yang sudah diberikan itu harus betul-betul produktif dan harus dikontrol. Dia mengakui bahwa kondisi yang tidak baik soal sistem lahan di Riau ini memang sudah menjadi kebiasaan.

Dia menyebutkan, salah satu daerah di Riau, kebijakan seperti ini sudah pernah dikeluarkan oleh pemerntah. Namun lahan perkebunan itu malah dijual untuk dibeli mobil. Sebab memang tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Setelah program diluncurkan maka hilang begitu saja.

“Ada kasus lahan di Riau karena masyarakat kesulitan untuk buat surat tanah. Pelakunya tidak lain aparat pemerintah juga,”  katanya.

Penulis: Melba