BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – 45 persen realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau saat ini menunjukan kinerja Pemprov Riau di masa kepemimpinan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman masih jauh dari kata maju. Sementara target 58 persen realisasi APBD itu harus dikebut dalam sisa waktu 15 hari sebelum tutup buku.
Tim Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Trionohadi mengatakan, dari pagu APBD Rp 11,4 triliun tidak sampai separuh anggaran itu terealisasi hingga saat ini.
Pada tahun 2013, realisasi APBD Riau mencapai 83 persen. Angka itu ternyata menurun di tahun 2014 yakni 63 persen. Sedangkan di tahun ini, kata Asisten II Bidang Eknomi Pemprov Riau, Masperi, realisasi baru berjalan 45 persen, dari target 58 persen.
“Kami tidak yakin realisasi anggaran 58 persen itu akan tercapai. Waktunya semakin mepet, kalau hanya realisasi tapi tidak ada efek ke masyarakat untuk apa?” katanya kepada bertuahpos.com, Selasa (08/12/2015).
58 persen realisasi APBD yang ditarget Pemprov Riau tahun 2015 ternyata justru lebih jauh dari proyek yang dirilis Fitra beberapa waktu lalu. Yakni kisran 60 persen lebih. Pagu anggaran yang seharusnya bisa dijalankan dalam pengadaan proyek barang dan jasa di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Riau, jutru mendek karena ada beberapa aturan baru yang dikeurkan tahun ini.
Persoalannya disitu. Triono melihat anggaran disetiap SKPD Riau sedikit sekali bisa direalisasikan, karena adanya penguatan aturan dua tahun terakhir. Namun bukan serta merta Pemprov Riau tidak punya antisipasi sebab prediksi rendahnya realisasi ini sudah terlihat sejak semester pertama tahun 2015 lalu.
“Di masa Andi Rachman justru sangat jauh turunnya kalau mereka hanya punya target 58 persen. Ini sebuah pencapaian hasil yang perlu dievaluasi dan dikritisi, agar tahun depan tidak terulang kembali,” sambungnya.
Mantan Gubernur Riau Anas Maamun dengan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjabat kekuasannya memimpin Riau dimulai sejak akhir tahun 2013. Dengan kata lain efektif kerja masa pemerintahan mereka yakni ditahun 2014 dan 2015. Sejak masa-masa itu, tren penurunan realisasi anggaran pemerintah sangat terlihat.
Ternyata hal tersebut sangat memberi pengaruh terhadap fungsi pergerakan ekonomi Riau, dan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Soal pembangunan infrastruktur jangan ditanya lagi, kata Triono. Akibat penyelenggaraan yang tidak baik itu, membuat semua sektor yang harusnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat jadi terbengkalai.
Dia menyebutkan masyarakat bisa memaklumi kalau kepentingan pemerintah dengan melakukan assesment pejabat SKPD salah satu hambatan, namun bukan berarti itu menjadi hambatan dalam penggunaan anggaran. Pertukaran pejabat kini justru dianggap hal biasa di lingkungan pemerintah.
Artinya Pemprov Riau tahun ini, tidak berangkat dari pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan anggaran. Dalam situasi itu, kata Triono, masih ada posisi sekretaris dinas yang bisa ditunjuk kewenangan untuk menjalankan program anggaran yang sudah disusun.
“Akibatnya pelaksanaan anggaran yanhg tidak baik justru ditunjukan dimasa pemerintahan Andi Rachman. Masa hanya karena masalah assesmet kepentingan masyarakat justru diabaikan,” sambungnya.
Pasca peristiwa yang membelit Gubernur Riau Anas Maamun. Status Pelaksana Tugas (Plt) yang diemban Andi Rachman memang dibatasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun untuk membantu sistem kerja Pemprov Riau itu telah dikuatkan dengan Inpres, bahwa kewenangan Andi Rachman juga sama dengan kewenangan gubernur.
Kabar soal ada ketakutan Andi Rachman dalam menjalankan anggaran, menurut Triono itu sudah menjadi rahasia umum. “Kalau takut artinya ada yang salah. Mungkin lebih tepatnya khawatir dan terlalu hati-hati. Kalau memang sudah sesuai dengan perencanaan keuangan daerah, ya, jalankan saja,” sambungnya.
Sebagai bahan evaluasi, menurut pandanganya, tahun ini Pemprov Riau belum kredibel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga berefek negatif terhadap pembangunan infrastruktur. Realisasi anggaran yang sedikit mengindikasikan ada penumpukan keuangan daerah yang tidak wajar. Lebih tepatnya, anggaran Pemerintah Riau lebih banyak mengendap ketimbang dipergunakan untuk kepentingan publik.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengakui bahwa realisasi APBD yang rendah tentunya patut dijadikan bahan evaluasi. “Sebagian besar sisa anggaran yang jadi silpa itu dimasukkan dalam pengelolaan anggaran di tahun 2016,” katanya. (Melba)
Â
© 2013-2022