BERTUAHPOSCOM (BPC), PEKANBARU – Meski Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau, puluhan petinggi perusahaan sawit dan hutan tanaman industri di Riau tetap hadir.
Hal itu telihat dari data absensi yang diisi oleh para manager dengan menuliskan jabatan masing-masing bahkan setingkat manager. Andi Rachman sebenarnya ingin melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan sawit dan HTI, soal kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap di Riau kian pekat.
Salah satu direktur perusahaan MHJ, Muh Hasyim, ikut dalam pertemuan itu. Rapat yang berlangsung di Ruang Melati lantai III gedung Pemprov Riau itu memang tidak dipimpin oleh Plt Gubernur Riau, namun Kepala Badan Lingkungan Hidup (LHK), Yuliawati Mose, perwakilan dari BMKG dan beberapa petinggi lainnya di lingkungan Pemprov Riau hadir. “Target kita bagaimana hospot turun dari tahun sebelumnya,” kata Yuliawati.
Dalam kesempatan itu dia mempresentasikan soal rencana aksi yang sudah disusun Plt Gubri sesuai Pergub nomor 05 tahun 2015. Riau memiliki daerah rawan karhutla, diantaranya wilayah yang memang rentan dengan musibah ini, seperti Pelalawan, Inhu dan beberapa wilayah lainnya.
Data yang dipaparkan BLH, proporsi kebakaran terjadi hampir disetiap wilayah, baik area perkebuanan sawit dan HTI maupun APL. Ada 39 perusahaan di Riau yang mendapat peringatan dari Pemprov Riau terkait kelalaian perusahaan dalam menjaga areanya dari karhutla.
“Ada 16 rencana aksi yang sudah disusun. Diantaranaya memastikan perusahaan melakukan tata kelola air. Menutup kanal agar gambut tetap basah. Melakukan evaluasi, membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan karhutla monitoring sistem dan sebagainya,” sambung Yuliawati. (Melba)
© 2013-2022