Kunci Konflik Agraria, Gubri Harus Dengar Langsung Penderitaan Rakyatnya

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemprov Riau diminta harus beri ruang kepada masyarakat untuk lakukan hearing terkait konflik agraria yang tak kunjung selesai di Riau.

 

Pengamat Lingkungan Dr Elviriadi SPi MSi, Rabu (20/01/2014) mengatakan langkah inilah satu-satunya solusi. Dengan langkah ini, pelaksana tugas (Plt) Gubri Arsyadjuliandi Rachman harus medengarkan langsung apa yang menjadi penyebab konflik dan bagaimana penderitaan masyarakat Riau selama ini.

 

Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau ini meyakini, selama ini masih ada koalisi-koalisi. Baik itu dari para praktisi lingkungan ataupun kepala daerah di Riau yang masih peduli dengan penderitaan masyarakat akibat konflik yang berkepanjangan. Dia menyebutkan sudah saatnya pemerintah dan masyarakat beranjak dalam gerakan yang kritis untuk melawan korporasi.

 

“Kita lihat ajalah. Orang-orang dipemerintahan ini sifatnya hanya menunggu saja,” katanya, Rabu (21/01/2014).

 

Elev juga pernah mengkritik soal konflik agraria di Riau lewat bukunya Lelaki Ocu Terakhir. Di situ tergambar penghancuran hutan di Riau adalah sebuah drama yang masif, dan sengaja diciptakan oleh elit-elit tertentu. Selanjutnya, akan berdampak pada runtuhnya pertahanan adat dan kearifan lokal masyarakat.

 

“Maka, Drama penghancuran hutan Riau, dan runtuhnya pertahanan adat kerifan lokal masyarakat Kampar dan Kepulauan meranti, salah satu sebabnya adalah intelektual berdiam diri. Tapi justru berebut proyek dan menangguk di air keruh,” tulisnya dalam buku tersebut.

 

KKarena itulah dengan tegas ia menambahkan, solusinya mulai saat ini pemerintah jangan lagi menutup diri. Pemprov Riau harus segera buka mata, dan mendengarkan penderitaan masyarakat. Bentuk suatu jaringan atau tim solid yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat dan NGO, dan lawan kejahatan korporasi.

 

“Libatkan juga intelektual-intelektual kampus. Supaya lembaga pendidikan dan perguruan tinggi di Riau ini tidak hanya menjalin kerja sama dan terima bantuan-bantuan saja dari perusahaan perusak lingkungan tersebut,” tambahnya. (melba)