Soal Polemik Mitra Kerja Komisi, Hardianto: Kita Tak Ingin Diperpanjang dan Ada Drama

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebutkan pihaknya tak ingin polemik soal perpindahan mitra kerja menjadi polemik panjang di institusinya. Apalagi, jika sampai seperti memberikan tontonan drama kepada masyarakat.

 

“Kami tak ingin diperpanjang, jangan ada drama-drama yang diperlihatkan ke masyarakat,” ujar Hardianto dikantornya, Kamis 31 Oktober 2019.

 

Hardianto mengatakan akan mengadakan pertemuan internal untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut dia, harus dicari titik temu dan solusi konkrit agar masalah pemindahan mitra komisi ini tak berpolemik panjang.

 

“Akan ada rapat internal untuk menyelesaikan untuk mencari titik temu dan solusi konkrit agar tak berpolemik panjang. Kita akan lakukan rapat konsultasi di rapat pimpinan dan fraksi, mudah-mudahan bisa selesai,” kata dia.

 

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau berpolemik soal pemindahan mitra komisi. Dalam rapat pembahasan pansus, ada beberapa dinas dan badan di Pemprov Riau yang dipindahkan mitra komisinya.

 

Beberapa dinas dan badan yang dipindahakan diantaranya adalah Dinas Pariwisata, yang sebelumnya mitra Komisi V, dipindahkan ke Komisi II. Ada juga Inspektorat, yang sebelumnya merupakan mitra Komisi III, dipindahkan ke Komisi I.

 

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) yang sebelumnya ada di Komisi IV, juga dipindahkan. Dinas Perkim dipindahkan ke Komisi I. Ada juga pembagian dinas, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibagi antara Komisi II dan Komisi IV.

 

Ketua Pansus Tatib DPRD Riau, Parisman Ikhwan, dalam pembahasan tatib mitra komisi, pansus mempunyai tim ahli. Selain itu, pansus tatib juga sudah melakukan studi banding di Jawa Timur.

 

Selain itu, Parisman juga menyebutkan ada pertimbangan dan pembahasan soal perpindahan mitra komisi di DPRD Riau.

 

“Jadi semuanya sudah ada pertimbangan, baik dari segi ekonomis ataupun dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Jadi, tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) ataupun aturan yang dilanggar karena pemindahan mitra komisi ini,” jelas Parisman kepada bertuahpos.com.