BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemprov Riau meminta agar anggaran PSPS Riau dilakukan audit. Langkah ini dianggap lebih releval untuk mengetahui kemana saja aliran dana PSPS, termasuk masalah 5 bulan pemain yang tidak digaji.
“Kalau mau jelas suruh audit saja itu bantuan-bantuan yang sudah masuk ke PSPS. Cek, dulu bantuan berapa, semuanya berapa, ketemu nanti itu kemana aliran dananya dan diperlakukan untuk apa dana itu,” kata Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Riau usai rapat paripurna, Senin 24 Juni 2019 di Pekanbaru.
Menurut Edy, status PSPS sebagai Perusahaan Terbatas (PT) sudah tidak lagi bisa membuat pemerintah masuk untuk intervensi. Segara masalah yang saat ini terjadi di PSPS hanya bisa difasilitasi oleh Pemprov Riau. Sementara upaya fasilitasi terhadap PSPS, kata Edy, sudah dilakukan oleh Pemprov Riau.
Edy mengatakan, terhadap apa yang terjadi pada suporter PSPS pada akhir pekan lalu merupakan sebuah kekeliruan besar. Atas dasar ketidaktahuan kemudian dimanfaatkan oleh segelintir oramg sehingga memunculkan kesan bahwa apa yang terjadi di tubuh PSPS merupakan kesalahan Pemprov Riau.
“Padahal itu kesalahan manajemen PSPS. PSPS itu sekarang statusnyakan PT. Mereka punya manajemen sendiri. Jadi kalau kemarin ada surat, resminya belum saya baca, tapi di WA sudah saya baca, mengenai penyerahan PSPS dari Mas Ari, mendelegasikan manajemen ke Pemprov Riau,” sebutnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh manajemen PSPS merupakan tindakan “salah alamat”. Pemprov Riau tidak boleh melakukan suntikan dana, termasuk dianggarkan dalam APBD untuk PSPS.Â
“Kalau PSPS diserahkan ke Pemprov Riau itu salah. PT kok diserahkan ke provinsi. Dan tidak pernah ada janji baik gubernur maupun wakil gubernur untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan dana. Yang ada kami ingin membantu untuk fasilitasi,” sebutnya. (bpc3)
© 2013-2022