Berita Siak

Paripurna Hasil Reses II, Ketua DPRD Siak Sebut Masyarakat Minta Pemerataan Pembangunan

Share

BERTUAHPOS.COM, SIAK – DPRD Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna laporan penyampaian hasil reses tahap II masa sidang kedua yang sudah dilakukan semua anggota dewan beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua I, Fairus dan Wakil Ketua II Androy Ade Rianda, diikuti 21 anggota dewan lainnya dari semua fraksi di Gedung Panglima Gimbam, DPRD Siak, Senin (25/03/2024).

Dalam rapat tersebut, laporan hasil reses II disampaikan oleh perwakilan masing-masing Daerah Pilih (Dapil) yakni untuk Dapil I (Siak, Mempura, Bungaraya, Sungaiapit, Sabakauh dan Pusako) disampaikan oleh Syarif. Dapil II (Dayun, Lubukdalam, Kotogasib dan Kerincikanan) diwakili oleh Sudarman.

Dapil III (Tualang) diwakili oleh Ridha Alwis dan Dapil IV (Kandis, Minas dan Sungaimandau) diwakili oleh Jondris.

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan menyampaikan dari laporan hasil reses II itu, rata-rata aspirasi masyarakat yang ditampung menginginkan pemerataan pembangunan di daerah tempat tinggalnya seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu DPRD Siak meminta masukan masyarakat tersebut menjadi fokus penyelesaian oleh pemerintah.

“Secara garis besar masyarakat kita masih menginginkan pemerataan pembangunan dari semua sektor, berbeda daerah berbeda pula permasalahannya, aspirasi ini semua kita serap dan kemudian bisa ditindaklanjuti untuk diprioritaskan pembangunan dan peningkatannya bisa teralisadi di tahun anggaran berikutnya,” kata Indra.

Dia menyebut, beberapa daerah di Siak masih membutuhkan infrastruktur seperti jalan dan air bersih, hal ini mesti ditanggapi serius sebab itu kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

“Ya kita pemerintah tetap komitmen dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Ke depan ini yang menjadi perhatian pemerintah bagaimana merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat,” kata politisi Golkar itu.

Indra menyampaikan, pada lembaga pendidikan masyarakat ingin fasilitas sekolah di daerah margin perlu ditambah dan diperbaiki, artinya kesejahteraan pendidikan dirasakan masih belum maksimal.

Dia juga meminta pendistribusian dana 20 persen pendidikan harus tepat sasaran, termasuk soal dana kesejahteraan guru baik PNS maupun non-PNS. Kemudian pemenuhan fasilitas untuk sekolah di daerah pedalaman terpencil dan sekolah yang keadaanya hampir rusak, anak-anak terlantar yang memiliki keinginan kuat untuk meneruskan sekolah tapi tidak mampu membayar.

“Pemenuhan anggaran negara untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan khususnya bagi lembaga pendidikan harus diperhatikan lagi, sehingga diharapkan bisa bersama-sama dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara komprehensif,” katanya.

Indra mengatakan, menyimak apa yang telah disampaikan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) mengenai hasil reses II per dapil, jumlah permintaan item cukup banyak. Untuk mengabulkannya pemerintah juga perlu menyesuaikan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki daerah.

“Jika tahun anggaran 2025 belum bisa terpenuhi semua, tetap akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya,” tutupnya. (INF)