Surat pernyataan yang dikeluarkan DPRD Riau terkait tuntusan massa aksi di Pekanbaru. Surat ini beredar di Sosmed. (Rahma/Bertuahpos)
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — HMI MPO menanggapi banyaknya foto surat pernyataan dari DPRD Riau beredar di tengah masyarakat dan mahasiswa. Surat itu memuat mengenai sikap mereka terhadap aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Menurut Koordinator Lapangan Aksi dari HMI MPO Imsardi Harahap, bahwa DPRD Provinsi Riau tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menolak Omnibus Law.
“Di dalam surat itu hanya berisikan bahwa mereka akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Presiden Ri,” Kata Imsardi saat dihubungi Bertuahpos.com, Jumat, 9 Oktober 2020.
Dia menambahkan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak legislatif itu belum memenuhi tuntutan massa aksi. Surat itu juga dinilai cacat karena tidak seperti surat resmi pada umumnya.
“Kami menganggap surat itu catat. Tidak ada nomor surat, tidak ada cap, tidak ada pernyataan, dan tidak ada tembusan layaknya seperti surat resmi,” ungkapnya.
Dijelaskan tentu saja massa belum puas dengan apa yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dalam hal keberpihakkan mereka terhadap tuntutan massa aksi.
Imsardi menjelaskan untuk menyikapi perihal ini pihak HMI MPO sendiri akan melakukan konsolidasi lanjutan mengenai permasalahan ini. (mg5)