Moeldoko. (Liputan6.com)
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko mengatakan ada pertarungan ideologi kuat menjelang Pilpres 2024. Selain itu dia juga menyebut bahwa ada tarikan ideologi di tubuh Partai Demokrat.
Menurut Moeldoko, pertarungan ideologis ini terstruktur dan mudah dikenali. “Hal ini, menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Hal itu diungkapkan Moeldoko dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya @dr_Moeldoko, Minggu, 28 Maret 2021.
“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024,” kata Moeldoko dalam video itu.
Hal ini lah yang melatarbelakangi ketertarikannya untuk bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Terutama mengenai tarikan ideologis di tubuh Demokrat.
Moeldoko mengklaim bahwa kehadiranya menjadi Ketum partai itu, untuk menyelamatkan Demokrat dan menyelamatkan bangsa.
“Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian,” tuturnya.
Dia mengungkapkan ada tiga pertanyaan yang dilontarkannya ketika diminta untuk menjadi ketua partai versi KLB.
Pertama, apakah pengangkatannya sesuai dengan AD/ART? seberapa serius kader Demokrat memintanya memimpin partai. Dan ketiga, apakah para kader bersedia bekerja keras demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menurut Moeldoko, semua pertanyaannya itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh, “Maka baru saya buat keputusan,” ungkapnya.
Pada prinsipnya, sambungnya, dia juga tak ingin bebani Presiden Joko Widodo [Jokowi] ihwal kekisruhan di internal Demokrat.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki maka saya tidak mau membebani presiden,” kata Moeldoko.
Partai Demokrat terbelah dalam dualisme kepemimpinan setelah Kongres Luar Biasa [KLB] digelar di Deli Serdang lalu. Internal Demokrat ada yang mengakui kepemimpinan Moeldoko, dan ada juga yang menolak dan mengakui kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono [AHY]. (bpc2)