BERTUAHPOSOM – Pekan lalu 16 Mei 2024, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah.
Raker dihadiri pihak PemerintahProvinsi (Pemprov) Riau yakni Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan beserta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.
Banyak asa terhadap Ranperda yang masuk prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024 ini. Diawali urgensi yang mana penyusunan Ranperda dalam rangka ingin menciptakankesehatan lingkungan.
Lingkungan sehat menentukan kesehatanmanusia. Adapun insan sehat merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, lingkungan harus dikelola secara baik.
Peningkatan jumlahpenduduk, laju pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan, efeknya ibarat dua sisi mata uang. Satu sisibernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Namun sisi lainterdapat ekses negatif, diantaranya potensi kerusakanlingkungan hidup. Salah satunya berasal dari sampah.
Sampah bukan sebatas isu nasional tapi global. Seiringpertumbuhan penduduk, teknologi dan gaya hidup, makajumlah, volume dan jenis timbunan sampah semakin beragam. Khusus Indonesia, sampah masalah laten.
Sebagai negaraberpenduduk kurang lebih 270 juta jiwa, produksi sampahtermasuk besar di dunia. Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan (KLHK) mencatat, produksi sampah nasional mencapai 69,2 juta ton di tahun 2022.
Problem munculmanakala tidak diiringi pengelolaan yang baik. Akhirnya jutaan ton sampah dihasilkan setiap tahun berimplikasi ke lingkungan. Dari aspek kesehatan biang penyakit. Segi lingkungan sumberpencemaran ke air, tanah, sungai, laut maupun udara.
Contohnyata kebiasaan buruk buang sampah ke aliran air menyebabkan banjir, padahal hujan sebentar saja. Sampah turut menyumbang meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Dari segi sosial, sampah mengganggu kerukunan ketika ada warga buang sembarangan dan mengotori lingkungan. Kesimpulannya sampah tak terkelola memicu penyakit, penurunan kualitas tanah dan air karenapencemaran serta semua berujung kerugian sosial dan ekonomiyang tak sedikit.
Sistematis
Berkaca pada besarnya dampak sudah seharusnya dikelolasecara sistematis; Hulu ke hilir. Berdasarkan itu, penting disusunaturan pengelolaan sampah di tingkat provinsi. Memang sudah ada regulasi persampahan di level provinsi terlebih di kabupaten/kota.
Teruntuk Provinsi Riau antara lain PeraturanGubernur (Pergub) 64/2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Provinsi Riau yang mengatur penyusunanrencana dan target penanganan sampah kabupaten/kota.
Selanjutnya Pergub 50/2019 tentang Pembatasan PenggunaanPlastik Sekali Pakai (PSP) di lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau untuk membatasi penggunaan sampah PSP. Namun ruanglingkupnya sampah rumah tangga.
Belum mencakup aturanseperti Perpres 783/2018 tentang Sampah Laut, Permen LHK RI 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Peraturan Menteri LHK RI P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi dan lainnya.
Inilah yang mendorong Ranperda tentang Pengelolaan Sampah. Selain mencakup objek lebih luas, paling utama berupaya mengonsolidasikan langkah dan agenda bersama. Kendati permasalahan sampah tiapkabupaten/kota tak sama, namun punya titik pertemuan di tatakelola.
Menyoal sampah juga membutuhkan pendekatan komprehensif. Setakad ini kami menilai sampah di Riau condong dilihat sebagai objek retribusi semata. Alhasil warga rajin hasilkan sampah sebab merasa sudah bayar jasa.
Sementara agenda membangun kesadaran guna mengurangi dan mendaur-ulang sampah belum ditempuh secara optimal.
Penilaian tadi selarasdengan data SIPSN Provinsi Riau Tahun 2022 tentang perencanaan dan capaian masalah masing-masingkabupaten/kota. Dipaparkan bahwa pengurangan sampah di kabupaten/kota realisasinya masih jauh dibawah target.
Rendahnya realisasi capaian pengelolaan sampah disebabkanberbagai faktor, seperti volume sampah besar dan melebihi daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA), lahan TPA semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan pengangkutan sampah kurang efektif, teknologi pengolahan sampah tidak optimal, terbatasnya Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS), kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenaipengelolaan sampah, minimnya edukasi dan manajemen diri mengenai pengelolaan sampah dan manajemen sampah tidak efektif.
Partisipasi
Di lapangan kendati sudah banyak kabupaten/kota menerapkanprogram kayak Bank Sampah, tetapi lagi-lagi terkesan proyek. Bank Sampah diadakan tapi terbengkalai tanpa operator dan pembekalan ke masyarakat.
Kita sama-sama tahu, tanpaketerlibatan Pemerintah, komunitas hingga kalangan swasta takbakal jala. Orientasinya terbentuk partisipasi. Tahapan harus dimaksimalkan agar jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Kendati peran publik terbilang rendah, tapi tidak adilkesalahan melulu ditimpakan ke warga. Membentuk kesadaranbukan proses simsalabim. Butuh keberkelanjutan. Pemerintahsemestinya belajar kala masa pandemi Covid.
Terbukti melalui intervensi kebijakan dan edukasi protokol kesehatan berhasil membentuk pola pikir dan sikap peduli hidup sehat.
Artinya masyarakat bukan tak bisa diatur. Semua tergantung PemerintahPusat hingga Daerah selaku faktor penentu. Karena tata kelolasampah butuh kemauan politik tinggi. Sosialisasi danimplementasi program di level tapak mesti lebih digiatkan lagi.
Berharap inisiatif dan kepedulian segelintir komunitas wargatidak akan optimal mengatasi permasalahan sampah. Karena kuasa dan daya jangkau mereka terbatas.
Terakhir, kita ingin perubahan perspektif. Melihat sampah yang terlintas di benak jangan hanya retribusi dan pungutan belaka. Perlu berpikir dan bertindak lebih progresif.
Diharapkn pola pengelolaan sampah berubah dari paradigma lama yang bertumpu pada aktivitas enampung, diganti paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk sumber energi, kompos, pupuk dan bahan baku industri.
Sehingga sampah yang semuladipandang membawa wabah bisa mendatangkan manfaat danberkah. Tentu banyak masukan, saran dan ide yang bisadieksplorasi nantinya di tataran teknis.
Misal Pemprov Riau memaksimalkan badan penelitian dan pengembangan serta dinasterkait berkolaborasi dengan pendidikan tinggi di Riau. Bisapula melibatkan unit pendidikan di bawah kewenangan terutamaSekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Toh sudah banyak pelajar SMK melahirkan inovasi. Tujuannya bagaimanamengembangkan teknologi pengolahan atau pemanfaatansampah supaya menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.
Dr. (H.C.) H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM.
ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD PROVINSI RIAU
© 2013-2022 