Penggiat Lingkungan di Riau Tolak Mamun Murod Jadi Kadis LHK Riau

Minggu, 31 Mei 2020 12:17
Penggiat Lingkungan di Riau Tolak Mamun Murod Jadi Kadis LHK Riau

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Para penggiat lingkungan di Riau (Walhi Riau, Jikalahari) mendesak Gubernur Riau, Syamsuar agar tidak menunjuk Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau.

Dia dianggap belum memenuhi kriteria untuk ditempatkan mengurus sektor kehutanan. “Justru, kehadirannya akan sangat menghambat perkembangan visi Riau Hujau yang menjadi gagas Syamsuar,” kata Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan, dalam keterangan resmi yang diterima bertuahpos.com.

Advertisement

Sedikit flashback — pada Mei 2020 — Tim Panita Seleksi (Pansel) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Riau — pejabat teras atas eselon II — telah mengumumkan beberapa nama calon pimpinan Satker (Satuan Kerja setingkat kepala dinas, biro dan badan), hasil fit and propertest, untuk posisi Kepala Dinas LHK. Nama Mamun Murod masuk di dalam calon yang lolos seleksi, selain M. Edi Aprizal dan Imam Sukendar.

“Riau Hijau yang digadang Gubernur Riau Syamsuar butuh Kepala Dinas yang progresif, untuk membuka ruang partisipasi publik dan berdiri di atas semua pemangku kepentingan,” kata Riko. “Ketiga syarat itu tidak ditemukan pada sosok Mamun Murod selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.”

Baca: Soal Suku Baduy, Netizen: Banyak Daerah Tercemar Karena Jadi Objek Wisata

Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan. (Foto: Net)

 

Hasil pantauan Walhi Riau dan Jikalahari menemukan selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Mamun Murod gagal menyelamatkan hutan alam dan gambut yang dirusak oleh korporasi, dia dituding kerap berpihak pada korporasi dalam penyelesaian konflik lahan.

“Kalaupun ada usaha menyelesaikan masalah konflik lahan, ujungnya menawarkan masyarakat bekerjasama dengan korporasi dengan skema-skema yang selalu menguntungkan korporasi,” kata Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Sebelas tahun lalu, pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan bubur kertas di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 26 Agustus 2009, Pjs Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsuar — saat ini Gubernur Riau — mengirim surat ke Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang terhadap semua IUPHHK-HTI di Kepulauan Meranti.

Lalu, saat ribuan masyarakat melakukan aksi di kantor Bupati, Bupati Syamsuar waktu itu mendukung langkah perjuangan masyarakat. Pada 2010, Irwan Nasir terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti, dan Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

“Aksi yang melelahkan itu karena tak ada sikap keberpihakan Pemda setempat termasuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ketika itu dijabat oleh Mamun Murod kepada masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan, dan jalan penyelesaian yang ditempuh oleh Mamun Murod selalu menguntungkan perusahaan,” kata Made Ali. 

Koordinator Jikalahari, Made Ali. (Foto: Net)

Dampaknya, sejak 2011 hingga kini perusahaan terus menebang hutan alam dan merusak gambut di Pulau Padang. Dampak lainnya, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di sana.

“Solusi yang ditawarkan oleh Mamun Murod malah kerja sama antara masyarakat dan perusahaan, padahal kebun, rumah dan kehidupan mereka masuk dalam area konsesi perusahaan. Kalaupun ada sebagian dari area perusahaan yang dikeluarkan itu bukan hasil perjuangan dari Mamun Murod, tapi perjuangan masyarakat,” kata Riko.

Mamun Murod. (Foto: Net)

Menanggapi tudingan ini, Mamun Murod meminta kepada semua pihak untuk tidak tendensius. Menurutnya, penilaian yang objektif baru bisa dilakukan saat dia sudah duduk menjabat. “Nilailah saya saat sudah duduk,” ujarnya saat menjawab panggilan telpon redaksi bertuahpos.com.

“Kalau memang apa yang saya lakukan di masa lalu ada sebuah kesalahan, saya akan memperbaikinya. Kritikan yang masuk itu wajar-wajar saja dalam kehidupan demokrasi. Semua orang boleh berpendapat,” katanya.

(bpc3)