BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Penyaluran fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin (KIS) di Riau banyak tidak tepat sasaran. Ada orang dengan kemampuan ekonomi kuat dapat KIS, sedangkan masyarakat tergolong miskin malah tidak menerima fasilitas itu.
Persoalan ini sempat menjadi catatan KPK. Deputi Pencegahan KPK, Junet Junaedi menyebut bahwa ada ketidaksingkronan data base yang menyebabkan hal demikian terjadi. Dan ini harus dibenahi segera.
Dinas Kesehatan Riau tidak mau disalahkan karena soal pendataan adalah tugas Dinas Sosial Provinsi Riau. Menurut sumber bertuahpos.com di lembaga itu, bahwa instansi ini hanya bertugas sebagai penyalur KIS, bukan pendataan siapa masyarakat yang menerima.
“Selama masyarakat memegang KIS, fasilitas kesehatan wajib diberikan,” kata sumber itu kepada bertuahpos.com, Rabu 14 Maret 2018.
Dia mengatakan, pada saat dilalukan audit oleh BPK pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa kata kunci terkait dengan pembenahan pelayanan kesehatan ini sangat bergantung dengan pembenahan data kependudukan dulu.
Sebab seluruh layanan kesehatan saat ini sudah menggunakan by name by address. Kalau masalah pendataan kependudukan selesai, maka setidaknya bisa meminimalisir adanya kesalahan atau tidak tepat sasaran itu. Supaya lembaga terkait yang ditugaskan untuk penyaluran bantuan sosial bisa bekerja dengan baik.
Baca:
2017 Penerima KIS di Riau 1 Juta Lebih, 2018 Jumlahnya Meningkat
Program KIS Riau Tidak Tepat Sasaran, Ini Kriteria Kemiskinan Menurut Pemerintah dan PBB
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Dahrius Husein membenarkan bahwa penyaluran bantuan seperti KIS untuk masyarakat berdasarkan basis data terpadu (BDP). Penyalurannya sesuai dengan dinas masing-masing.
“Soal KIS tak tepat sasaran memang bermuara pada validasi. Padahal sebelum data itu diserahkan ke provinsi memang diminta kepada kabupaten/kota untuk melakukan validasi langsung ke pihak penerima bantuan (survei),” katanya.
Dahrius juga membenarkan ihwal siapa yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah sesuai dengan nama si penerima yang tercantum dalam data itu. Namun demikian upaya untuk mem-valid-kan data terus dilakukan. “Itu mengapa ada validasi data setiap awal tahun,” sambungnya. (bpc3)
