Edisi Khusus Kemerdekaan (Bagian 4): Oposisi Dewan Kerajaan Goyahkan Belanda

Share

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Peran Rusydiyah Club dalam politik terus saja bikin pemerintah Belanda pusing. Perlawan demi perlawanan politik dilancarkan. Sikap oposisional bahkan tertular dari kerajaan Riau-Lingga sehingga mampu menggoyahkan pemerintah Hindia Belanda.

Residen Riau, W. A. de Kanter mengkrim sepucuk surat bersifat rahasia  pada tanggal 16 Maret 1904. Surat itu ditujukan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda, diantaranya mengatakan, penandatangan kontrak politik baru dan pengangkatan para menteri di Kerajaan Riau-Lingga untuk sementara tidak ada peluang berhasil.

Baca: Edisi Khusus Kemerdekaan (Bagian 3): Pidato Politik yang Mengegerkan dan Gerakan Politik Menentang

“Dalam nasihat yang disampaikan pada rapat tanggal 18 April 1904, Ketua Dewan Hindia Belanda, de Meester, diantaranya untuk bisa berhasil dalam pemerintahan, orang harus mendapat kerjasama dari bangsawan yang terlibat dalam pemerintahan. Dan satu-satunya cara untuk menjamin agar dapat kerjasama itu dengan cara mengangkat mereka itu duduk di Dewan Kerajaan menjadi anggota dewan yang bisa diserahi tugas bagi pelaksanaan sementara pemerintahan kerjaan,” ujar Ahmad Dahlan dalam buku tulisannya berjudul: Sejarah Melayu.

“Dewan yang dimaksud Meester ini adalah sebuah komisi yang terdiri dari seorang pejabat Eropa sebagai posisi ketua dan 2 orang anggota serta dibantu beberapa orang menteri dari kalangan pribumi,” sambungnya.

Dalam Jurnal Syahbandar Lingga Abang Jahja, Anggota Dewan Kerajaan sengaja ditunjuk orang-orang, “Yang mencucuk Tuan Sultan, maka jadi berkesaran Tuan Sultan memungkirkan  yang sudah ditetapkan.

Begutu juga ketika Pemerintah Hindia Belanda berencana membuat aturan agar wakil kerjaan memberi hormat dengan sehabis-habis hormat kepada pejabat-pejabat Belanda yang datang mengunjungi wilayah kerjaan Riau-Lingga dan Dewan Kerajaan sangat menentangnya.

Para cendikiawan Rusydiyah Club dalam hal ini mendapat sokongan dari Mahkamah Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Haji Muhammad Tahir dan dewan Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ali Kelana. Sedangkan Mahkamah Kerajaan dan Dewan Kerajaan umumnya diisi oleh para cendikiawan Islam yang juga beranggota di Rusydiyah Club.

Memang sebelum adanya kontrak politik tahun 1905 sejumlah aksi dan reaksi ditunjukkan oleh para dewan kerjaan ini. Baik kepada Sultan maupun kepada pemerintah Hindia Belanda. (bpc3)

Bersambung ke bagian 5…